DPMPTSP Sulbar Sambut Tim APID: Sinergi Data Investasi Dorong Ekonomi Inklusif DPMPTSP Sulbar Maret 05, 2026
Gubernur Suhardi Duka Tunaikan Janji Kampanye: Tambah Penghasilan Kepala Desa Rp1 Juta per Bulan Gubernur Sulbar Maret 05, 2026
Dinas PUPR Sulbar dan BPJS Perkuat Perlindungan Pekerja Konstruksi di 2026 BPJS Ketenaga Kerjaan Dinas PUPR Sulbar Maret 05, 2026
Pembobolan Kotak Amal Mengkhawatirkan, Kesbangpol Sulbar: Perkuat Pengawasan Masjid Kesbangpol Sulbar Maret 04, 2026
Rakortekrenbang Sulbar: Dari Dokumen ke Dampak, Prioritas Ekonomi Syariah dan Kemiskinan Teras Berita (Lead): Mamuju – Kepala Bapperida Sulawesi Barat, Amujib, menekankan bahwa target pembangunan 2026 harus dibangun atas data valid dan anggaran realistis, bukan sekadar angka kosong, jelang Rakortekrenbang tematik program strategis nasional. Mamuju – Seperti seorang pelancong yang memetakan rute dengan kompas akurat, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat, Amujib, menegaskan penetapan target pembangunan 2026 harus berpijak pada data valid dan anggaran realistis. Pernyataan ini disampaikannya saat rapat persiapan Rakortekrenbang tematik di ruang RPJMD Kantor Bapperida, Rabu (4/3/2026). Langkah ini krusial untuk menyelaraskan program prioritas nasional dengan visi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka. Amujib menggebuhi perangkat daerah (OPD) teknis agar mempertajam analisis, memastikan outcome pembangunan lebih presisi, serta menyusun berita acara realistis sebagai fondasi pengajuan KUA-PPAS ke DPRD. “Setiap indikator harus punya tujuan jelas, dengan anggaran yang benar-benar menggerakkan capaian. Kita butuh alat ukur untuk target, bukan sekadar mengisi angka,” tegasnya. Rapat itu juga soroti isu strategis. Di sektor ekonomi syariah, Amujib minta OPD berkoordinasi rapat dengan bank syariah dan mitra terkait. Sementara target penurunan kemiskinan—sebagaimana ditetapkan gubernur—harus dihitung proporsional dengan anggaran tersedia, hindari janji muluk yang tak tergapai. Lebih dalam, Amujib peringatkan agar outcome pembangunan tak terjebak di dokumen semata, melainkan merembet ke sektor lain. Kajian indeks modal manusia dan daya saing daerah wajib diperdalam secara lintas sektoral, berbasis data kuat. “Rapat-rapat ini momentum memperbaiki diri. Jangan tetapkan angka tinggi tanpa dampak nyata,” tutupnya, menjadikan berita acara sebagai pijakan pengajuan anggaran ke DPRD. Apakah Anda ingin judulnya lebih fokus pada ekonomi syariah, atau penyesuaian lain seperti panjang berita lebih pendek/SEO-oriented untuk platform berita lokal? Bapperida Sulbar Maret 04, 2026
