Ukur Kinerja Pemerintahan, Inspektorat Sulbar Evaluasi LPPD Kabupaten Mamuju
Mamuju, TOKATA.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus menaruh perhatian pada penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel. Salah satu ikhtiar itu diwujudkan melalui Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), instrumen yang tidak sekadar mengukur capaian kinerja, tetapi juga menjadi cermin untuk melihat ruang-ruang perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sejalan dengan itu, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan EPPD Tahun 2026 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Mamuju Tahun 2025. Evaluasi berlangsung di Kantor Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju, Selasa (18/8/2026).
Evaluasi dilaksanakan Tim Daerah EPPD yang terdiri atas unsur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat serta Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
EPPD menjadi bagian penting dalam mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan laporan yang disampaikan pemerintah kabupaten. Dari proses tersebut, capaian dapat dipetakan, kendala dapat dikenali, dan sejumlah aspek yang masih membutuhkan penguatan dapat dirumuskan secara lebih terukur.
Di tempat terpisah, Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menegaskan bahwa EPPD merupakan instrumen penting untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang semakin efektif, transparan, dan akuntabel.
Menurut Natsir, hasil evaluasi bukan semata-mata menjadi catatan administratif, melainkan pijakan bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki sekaligus menyempurnakan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan.
“Evaluasi ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga setiap rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Natsir.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten merupakan salah satu kunci dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Karena itu, EPPD diharapkan tidak berhenti pada pengukuran dan penilaian, tetapi berlanjut menjadi rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju.
Pada akhirnya, evaluasi adalah sebuah cermin: memperlihatkan apa yang telah dicapai sekaligus menyingkap bagian-bagian yang masih perlu dibenahi. Melalui EPPD Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pemerintahan daerah yang berorientasi pada kinerja, menjunjung akuntabilitas, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat.
(*/Rigo Pramana)
