Pemprov Sulbar Perkuat Ketahanan Daerah, Penilaian IKD 2026 Digelar
Mamuju, TOKATA.id - Aparatur Sipil Negara (ASN) Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Muhammad Rusli Muhallik, menghadiri Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Provinsi Sulbar Tahun 2026 yang digelar di Gedung Pusdalops BPBD Sulbar, Rabu, 30 September 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulbar tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung pemutakhiran Kajian Risiko Bencana (KRB) Nasional sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel.
Langkah itu sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK), yang terus mendorong seluruh jajaran perangkat daerah memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), responsif, dan akuntabel, termasuk dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana.
Menurut Muhammad Rusli Muhallik, yang juga menjabat sebagai Arsiparis Ahli Muda di Biro Organisasi Setda Sulbar, penilaian IKD merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam mendukung agenda penanggulangan bencana.
“ Kegiatan ini bertujuan mendukung pelaksanaan Penilaian Kapasitas Provinsi melalui IKD. Ini penting sebagai bentuk dukungan Biro Organisasi dalam pemutakhiran Kajian Risiko Bencana Nasional Tahun 2026,” ujar Rusli usai kegiatan.
Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris BPBD Sulbar, Arnida. Dalam sambutannya, Arnida menjelaskan bahwa sebagai pelaksana teknis, BPBD Sulbar berkewajiban melakukan peninjauan secara menyeluruh terhadap data-data ketahanan daerah.
“Tujuan utama kita berkumpul di sini adalah untuk melakukan konfirmasi, verifikasi, validasi, serta penyepakatan terhadap capaian indikator IKD secara partisipatif. Kita melibatkan langsung seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait,” jelas Arnida.
Ia menekankan pentingnya objektivitas data dalam proses penilaian. Menurutnya, akurasi data memiliki kaitan dengan penyusunan kebijakan penanggulangan bencana di tingkat pusat.
“Hasil dari kegiatan ini nantinya akan diintegrasikan menjadi bagian dari data kapasitas daerah untuk mendukung pemutakhiran KRB Nasional 2026,” terangnya.
Penilaian IKD berlangsung dinamis dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jajaran BPBD Sulbar, hingga sejumlah perangkat daerah yang berkaitan dengan indikator penilaian IKD Tahun 2026.
Melalui proses konfirmasi, verifikasi, dan validasi tersebut, pemerintah daerah berupaya memastikan setiap data tidak sekadar tercatat, tetapi mampu menggambarkan kapasitas Sulbar dalam menghadapi risiko bencana secara lebih utuh dan terukur. (*/Rigo Pramana)
