Status Tanggap Darurat Ditetapkan, BPBD Sulbar Perkuat Mitigasi Karhutla dan Kesiapsiagaan Musim Hujan

Mamuju, TOKATA.id - Di tengah jejak kemarau yang belum sepenuhnya surut dan ancaman cuaca ekstrem yang mulai mengintai, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat langkah penanganan dan mitigasi bencana. Status penanganan dinaikkan dari Siaga Darurat menjadi Tanggap Darurat, sekaligus diikuti penguatan koordinasi lintas sektor untuk menghadapi karhutla, kebakaran permukiman, kekeringan, serta ancaman hidrometeorologi.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana dalam membangun budaya sadar bencana di seluruh wilayah Sulawesi Barat.

Penguatan koordinasi itu ditandai dengan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Daerah Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Kebakaran Permukiman, Kekeringan, serta Ancaman Hidrometeorologi yang dibuka secara resmi oleh Junda Maulana melalui rapat virtual pada Senin, 28 September 2026.

Peningkatan status tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 60 Tahun 2026. Kebijakan itu diambil menyusul eskalasi jumlah kejadian bencana, meluasnya dampak, serta meningkatnya kebutuhan dasar masyarakat yang memerlukan mobilisasi komando dan sumber daya secara terpadu lintas sektor.

Junda Maulana menyampaikan, lonjakan kejadian bencana terjadi cukup signifikan sepanjang Agustus hingga September 2026. Karhutla meningkat dari 209 menjadi 419 kejadian, sementara kebakaran permukiman naik dari 75 menjadi 85 kejadian.

Luas lahan yang terbakar juga melonjak dari 88,25 hektare menjadi 572,26 hektare, termasuk 410,62 hektare kawasan hutan. Pada saat yang sama, kebutuhan dan distribusi air bersih akibat kekeringan meningkat tajam, dari 34.800 liter menjadi 3.267.300 liter.

Kondisi tersebut turut dipengaruhi faktor iklim. Data yang disampaikan dalam Rakortek menyebut fenomena El Niño berada pada kategori sangat kuat, dengan indeks Nino 3.4 mencapai +2,99, serta adanya potensi kemarau panjang berdasarkan data BMKG.

Di tengah situasi itu, BPBD Sulawesi Barat tidak hanya berkonsentrasi pada penanganan bencana yang sedang berlangsung, tetapi juga mulai menyiapkan langkah menghadapi perubahan kondisi cuaca dan memasuki musim hujan.

Sekretaris BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Arnidah, menyampaikan hal tersebut saat mengikuti wawancara di RRI Mamuju, Selasa (29/9/2026). Dalam kesempatan itu, ia membahas penguatan mitigasi karhutla sekaligus kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada musim hujan.

Menurut Arnidah, penyampaian informasi kebencanaan kepada masyarakat menjadi bagian penting dari upaya membangun kesadaran publik. Sebab, kesiapsiagaan tidak semata-mata dimulai ketika bencana datang, tetapi jauh sebelumnya, melalui pengetahuan, kewaspadaan, dan tindakan pencegahan.

Kalaksa BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah, mengatakan penanganan bencana harus dilakukan secara terpadu, mulai dari pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, hingga penanganan ketika bencana terjadi.

“Mitigasi harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat tidak hanya diharapkan mengetahui apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi, tetapi juga memahami langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana sejak dini,” ujar Yasir Fattah.

Untuk menghadapi karhutla, BPBD Sulbar terus mendorong peningkatan kewaspadaan masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki potensi kebakaran lahan akibat kondisi kering. Edukasi mengenai bahaya dan larangan pembakaran lahan secara sembarangan menjadi salah satu bagian penting dalam upaya menekan risiko kebakaran.

Sementara itu, memasuki musim hujan, kewaspadaan diarahkan pada potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, pohon tumbang, serta dampak cuaca ekstrem lainnya.

Yasir Fattah menegaskan, penanganan karhutla dan kekeringan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, baik pemerintah daerah maupun instansi vertikal, agar langkah yang diambil dapat berlangsung cepat, terpadu, dan tepat sasaran.

Rakortek tersebut melibatkan TNI/Polri, pemerintah kabupaten se-Sulawesi Barat, perangkat daerah provinsi, BPBD kabupaten, Manggala Agni, Basarnas Mamuju, Balai Wilayah Sungai, Stasiun Meteorologi Tampa Padang, serta sejumlah instansi teknis lainnya.

Koordinasi lintas sektor itu diarahkan untuk memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, dukungan logistik, serta sumber daya lainnya setelah status Tanggap Darurat ditetapkan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya yang tinggal di daerah rawan banjir, longsor, angin kencang maupun bencana lainnya. Segera informasikan kepada pemerintah atau BPBD apabila menemukan kondisi yang berpotensi menimbulkan bencana,” ujar Yasir Fattah.

Ia menegaskan, BPBD Sulawesi Barat akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor dan memastikan setiap langkah penanganan dilakukan secara terarah, terukur, serta berorientasi pada keselamatan masyarakat.

Di antara musim yang berganti dan ancaman yang datang silih berganti, kesiapsiagaan menjadi garis pertama pertahanan. Bagi Sulawesi Barat, membangun kesadaran bencana bukan sekadar merespons ketika alam telah memberi tanda, melainkan belajar membaca tanda itu sejak dini dan bergerak sebelum risiko berubah menjadi petaka. (*/Rigo Pramana)