Komisi III Belajar ke Makassar, Pendalaman Pemahaman Penataan Kawasan
Mamuju, TOKATA.id - Dalam upaya memperkuat fungsi pengawasan sekaligus memperdalam pemahaman terhadap penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman, Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Barat melakukan studi komparatif dan sharing informasi dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sulawesi III, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, Senin 28 September 2026.
Kegiatan tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRD Sulbar, Usman Suhuriah, bersama anggota Komisi III, Sukri, Elizabeth, Gusrinaldi Sani Catur Putra Husain, Anthoni, dan Rahmat Ichwan Bahtiar. Turut mendampingi Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan (Perkimtanhub) Provinsi Sulawesi Barat, Maddareski Salatin, serta Abd. Halik dari Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Rombongan diterima jajaran BP3KP Sulawesi III, di antaranya Siramin, Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha, serta Nurul Sucya Karya L., Kepala Seksi Pelayanan Wilayah II.
Ketua Komisi III DPRD Sulbar, Usman Suhuriah, mengatakan sharing informasi tersebut membahas berbagai program dan kegiatan balai dalam mendukung program strategis nasional di bidang perumahan. Pembahasan mencakup perkembangan pelaksanaan program, aspek pengawasan, hingga rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.
“Sektor perumahan merupakan salah satu bidang yang menjadi mitra Komisi III DPRD Sulbar. Karena itu, bidang perumahan menjadi bagian dari tugas pengawasan kami, termasuk melakukan analisis terhadap kebijakan yang diperlukan untuk mendorong perbaikan program ke depan,” ujar Usman.
Menurutnya, pertemuan dengan BP3KP Sulawesi III menjadi ruang penting bagi Komisi III untuk memperkaya perspektif mengenai pelaksanaan program perumahan, khususnya di daerah.
“Informasi yang kami dapatkan tentu sangat bermanfaat untuk memperkaya pemahaman kami di Komisi III dalam menjalankan tugas dan fungsi, khususnya dalam bidang perumahan,” lanjutnya.
Di tengah kebutuhan hunian yang terus menjadi perhatian, Komisi III DPRD Sulbar juga mendorong peningkatan dukungan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah di sektor perumahan, terutama dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Usman menyebut, jumlah RTLH di Sulawesi Barat masih berada pada angka sekitar 97 ribu unit. Angka tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan intervensi di sektor perumahan masih cukup besar dan membutuhkan dukungan program yang berkelanjutan.
Karena itu, Komisi III berharap sasaran program perumahan tidak berhenti pada Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Perluasan intervensi juga diharapkan mencakup pembangunan rumah susun (Rusun), rumah khusus (Rusus), serta prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan.
“Harapan kami, ke depan sasaran program perumahan dari pemerintah pusat di daerah dapat terus ditingkatkan, tidak hanya melalui BSPS, tetapi juga Rusun, Rusus dan PSU perumahan. Ini penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan secara bertahap mengurangi jumlah RTLH di Sulawesi Barat,” pungkasnya.
Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mendorong penyelenggaraan perumahan yang lebih efektif, tepat sasaran dan berkelanjutan di Sulawesi (*/Rigo Pramana)
