DPRD Polman dan PUPR Sulbar Sinkronkan Prioritas Infrastruktur 2027
Mamuju, TOKATA.id — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Rabu (30/9/2026). Pertemuan ini difokuskan pada penguatan sinergi pengawasan serta pembahasan kebutuhan infrastruktur dan rencana pembangunan yang mendesak bagi masyarakat Polman.
Kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Polman Amir ini menghadirkan sedikitnya 16 orang, termasuk pimpinan dan anggota Komisi III serta jajaran Sekretariat DPRD. Dari sisi PUPR Sulbar, pertemuan dipimpin Sekretaris Dinas Muhammad Ridwan Alimulk bersama tim teknis.
DPRD Polman membawa sejumlah aspirasi terkait kondisi infrastruktur, terutama masalah drainase dan gorong-gorong di wilayah kewenangan provinsi. Kawasan seperti Pekkabata, Manding, Madatte, hingga Polewali disebut rawan genangan dan banjir saat musim hujan karena sebagian saluran sudah berubah kondisi seiring pelebaran jalan.
Selain drainase, pembahasan difokuskan pada sinkronisasi rencana kerja PUPR Sulbar tahun 2027. Di bidang Bina Marga, beberapa ruas yang dibahas meliputi Lampa–Mapilli, rekonstruksi Matangnga–Keppe, Tinambung–Alu, Alu–Pao-Pao, serta pembangunan Jembatan Matangnga–Keppe.
Pada bidang Sumber Daya Air (SDA), rencana yang dibahas mencakup peningkatan Daerah Irigasi (DI) Lakejo, pembangunan bronjong Sungai Riso, normalisasi Sungai Tumpiling, rehabilitasi jaringan irigasi Lakejo, serta peningkatan DIT di Nepo, Panyampa, dan Katumbangan. Sementara di bidang Cipta Karya, perhatian diarahkan pada pengembangan SPAM Regional untuk memperkuat layanan air minum.
Kepala Bidang SDA PUPR Sulbar Suriana Zain menjelaskan bahwa DI Lakejo (1.265 hektare) dan DI Tandung (1.000 hektare) menjadi prioritas karena luasnya area layanan. Pembahasan DI Lakejo mencakup kondisi bendung, sedimentasi, dan jaringan irigasi, sementara DI Tandung mengusulkan penanganan bendung melalui mekanisme perencanaan yang tersedia.
DPRD Polman juga menyoroti penguatan tebing Sungai Riso di belakang masjid, genangan di Campalagian Lapeo akibat kapasitas gorong-gorong terbatas, serta kondisi di Ceppego dan Desa Indo Makombong terkait pertemuan aliran Sungai Lakejo dan Indo Makombong. Aspirasi lain mencakup perhatian pada pekerjaan infrastruktur di Sungai Mandar (Matakali) dan peningkatan akses jalan Pao-Pao–Tutar, Besoangin, serta Pallang-Pallang–Tibung.
Sekretaris Dinas PUPR Sulbar Muhammad Ridwan Alimulk menegaskan bahwa seluruh masukan akan dipetakan berdasarkan kondisi teknis, kewenangan, urgensi, manfaat, dan kemampuan anggaran. “Pertemuan ini penting untuk menyamakan persepsi. Aspirasi akan kami inventarisasi dan komunikasikan dengan bidang teknis untuk bahan penyusunan program,” ujarnya.
Pertemuan ini berlangsung menjelang pembahasan APBD Pokok Tahun Anggaran 2027, sehingga sinergi provinsi–kabupaten menjadi kunci agar kebutuhan masyarakat terjemahkan dalam perencanaan yang terukur. Melalui koordinasi ini, PUPR Sulbar berharap infrastruktur di Polman semakin terintegrasi, dari jalan dan jembatan hingga irigasi dan pengendalian banjir, demi mendukung visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera”. (*/Rigo Pramana)
