Dukcapil Sulbar Percepat Aktivasi IKD, ASN Disiapkan Jadi Agen Perlindungan Sosial
Mamuju, TOKATA.id - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Sulawesi Barat bergerak mempercepat kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Melalui layanan jemput bola, Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Negeri Sipil (PNS), hingga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) disasar secara bergiliran untuk segera memiliki identitas kependudukan digital sekaligus disiapkan menjadi Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka Nomor 43 Tahun 2026 tentang Optimalisasi Penggunaan IKD. Penataan data kependudukan berbasis digital ini diproyeksikan mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos) nasional agar semakin presisi dan meminimalkan potensi salah sasaran.
Kepala Dinas Dukcapil Sulbar, Muhammad Jaun, mengatakan seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat didorong untuk menjadi Agen Perlinsos. Aktivasi IKD menjadi pintu masuk sekaligus syarat sebelum mereka terdaftar dalam sistem tersebut.
Meski berstatus relawan dan tidak menerima honorarium, Agen Perlinsos memiliki peran penting dalam membantu memvalidasi warga yang benar-benar membutuhkan bantuan di lingkungan masing-masing.
"Integrasi IKD akan menghubungkan data kependudukan dengan data pajak, perbankan, hingga kepemilikan aset atau tanah. Dengan demikian, verifikasi penerima bansos dapat dilakukan melalui sistem sehingga potensi manipulasi dapat dicegah," kata Muhammad Jaun.
Untuk mengejar target yang mencakup sekitar 450.000 Kepala Keluarga (KK) di Sulawesi Barat, Dukcapil tidak bergerak sendiri. Sinergi dibangun bersama Polda, Korem, pemerintah kabupaten, hingga aparat desa dan kecamatan agar gerakan aktivasi IKD dapat berlangsung secara masif.
Layanan jemput bola ke setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun telah berjalan secara berkala.
Pada Senin (28/9), layanan menyambangi Dinas KominfoSS Provinsi Sulbar. Setelah itu, pelayanan dilanjutkan ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PMD pada siang hari, kemudian ditutup di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan pada sore harinya. Jadwal pelayanan bagi OPD lainnya akan dilaksanakan secara bergiliran.
"Bagi para pegawai yang hendak melakukan aktivasi, Dukcapil mengingatkan untuk membawa smartphone (Android/iOS) dengan jaringan internet aktif, nomor telepon serta email pribadi yang masih digunakan, dan KTP-el atau NIK," pungkasnya. (*/Rigo Pramana)
