DPMPTSP Sulbar Fasilitasi Persoalan PT Intim Wisata Lestari Bersama BKPM
Mamuju, TOKATA.id - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat melalui Ketua Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Astiah, bersama staf mengikuti rapat fasilitasi permasalahan PT Intim Wisata Lestari bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) secara daring melalui Zoom, Kamis 01 Oktober 2026.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor DPMPTSP Provinsi Sulawesi Barat tersebut menjadi ruang koordinasi untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi PT Intim Wisata Lestari. Pertemuan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam mengurai kendala serta merumuskan langkah penyelesaian sesuai kewenangan masing-masing.
Di tengah upaya memperkuat iklim investasi daerah, Gubernur Sulbar Suhardi Duka terus mendorong penguatan koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam memberikan fasilitasi kepada pelaku usaha.
Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, sekaligus menghadirkan kepastian dan kemudahan bagi dunia usaha.
Ketua Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Sulbar, Astiah, mengatakan fasilitasi terhadap persoalan pelaku usaha merupakan bagian dari tugas pemerintah daerah untuk memastikan kegiatan penanaman modal dapat berjalan dengan baik.
“Kami terus berupaya memfasilitasi dan mengoordinasikan setiap permasalahan yang dihadapi pelaku usaha, sehingga dapat ditemukan solusi dan langkah tindak lanjut yang tepat sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Astiah.
Menurut Astiah, rapat bersama BKPM menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi sekaligus memperoleh masukan terkait langkah penyelesaian atas persoalan yang dihadapi PT Intim Wisata Lestari.
Ia menilai, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan menjadi kunci agar setiap kendala dapat ditangani secara efektif, terukur, dan terkoordinasi.
DPMPTSP Sulbar pun berkomitmen untuk terus melakukan pengawalan dan fasilitasi terhadap persoalan yang dihadapi pelaku usaha sebagai bagian dari fungsi pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
Upaya tersebut diharapkan tidak hanya menjaga kelancaran kegiatan usaha, tetapi juga ikut membuka ruang bagi tumbuhnya investasi dan aktivitas ekonomi di Sulawesi Barat.
Melalui koordinasi yang berkelanjutan bersama BKPM dan para pemangku kepentingan terkait, DPMPTSP Sulbar terus berupaya menghadirkan pelayanan penanaman modal yang responsif, solutif, dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari ruang-ruang koordinasi semacam inilah, kepastian usaha diharapkan tumbuh dan iklim investasi Sulawesi Barat semakin kondusif. (*/Rigo Pramana)
