Komersialisasi MBG di Sulbar, Jejak Suap dan Monopoli Penguasa DPRD di Ungkap
Mamuju, TOKATA.id – Dugaan suap, penyalahgunaan pengaruh jabatan, dan komersialisasi titik dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Barat kini mengguncang publik, menuntut pengusutan transparan dari aparat penegak hukum dan Badan Gizi Nasional. Sorotan tertumpu pada Rahmat Ichwan Bahtiar, anggota DPRD yang diduga mengatur penguasaan titik dapur melalui Yayasan Masa Depan Bangsa Sulawesi Barat.
Dugaan ini menguat usai pelapor Muhaimin Faisal menyerahkan bukti percakapan WhatsApp ke Polda Sulawesi Barat. Obrolan itu melibatkan Rahmat dengan koordinator SPPG Polewali Mandar, Muh. Firman Jaelani, berisi kalimat mencurigakan
“Bagusnya kita juga Kak, karena ada dapurta 3 nanti sisanya jualmi yayasanta kalau ada yang mau buat dapur.” Muhaimin menilai ini indikasi jual beli titik dapur MBG, yang seharusnya melayani rakyat, bukan jadi ladang transaksi kelompok.
Informasi lain menyebut Rahmat menguasai lebih dari 10 titik dapur MBG/SPPG di Sulbar, memicu pertanyaan serius soal monopoli pengelolaan, konflik kepentingan pejabat publik, transparansi verifikasi, serta penyalahgunaan jabatan.
Tak berhenti di situ, dugaan suap muncul dari laporan pemberian Rp50 juta untuk percepatan administratif SPPG. Dana itu diduga ditransfer bertahap ke rekening tertentu pasca-komunikasi soal “ordal” demi kelancaran proses. Publik kini ragu pada integritas MBG jika verifikasi dipengaruhi kedekatan atau transaksi gelap.
“Sebagai anggota DPRD, Rahmat punya tanggung jawab moral lebih tinggi. Desak ketegasan DPD Gerindra Sulbar,” tegas Muhaimin.
Pun Ia mendesak, beberapa hal sebagai berikut, diantaranya;
Polda Sulbar usut dugaan suap dan penyalahgunaan kewenangan secara transparan, plus audit menyeluruh penunjukan titik dapur MBG/SPPG.
Badan Gizi Nasional evaluasi titik dapur terafiliasi Yayasan Masa Depan Bangsa.
DPRD Sulbar via Badan Kehormatan periksa pelanggaran etik.
DPD Gerindra Sulbar pecat Rahmat sebagai ketua fraksi DPRD Sulbar.
“MBG adalah benteng masa depan generasi bangsa. Jangan biarkan program strategis ini jadi sarang kepentingan,” tutup Muhaimin. (*/Rigo Pramana)
