LPKP Desak Gerindra Sulbar Copot Rahmat Ichwan dari Kursi Ketua Fraksi
Mamuju, TOKATA.id — Lembaga Pengawasan Kebijakan Publik (LPKP) mendesak pimpinan Partai Gerindra Sulawesi Barat segera mencopot Rahmat Ichwan Bahtiar dari jabatan Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Sulawesi Barat.
Desakan itu disampaikan menyusul laporan resmi LPKP ke Kepolisian Daerah Sulawesi Barat terkait dugaan perbuatan yang dinilai berpotensi melanggar hukum dan kode etik sebagai pejabat publik.
Direktur Eksekutif LPKP, Muhaimin Faisal, menilai mempertahankan yang bersangkutan dalam posisi strategis justru berisiko memperburuk citra partai di mata publik.
“Dalam situasi seperti ini, langkah tegas justru dibutuhkan. Jika tidak, publik bisa menilai bahwa partai abai terhadap persoalan integritas,” ujar Muhaimin.
Menurut LPKP, posisi Ketua Fraksi memiliki pengaruh politik yang signifikan. Karena itu, keberadaan pihak yang tengah dilaporkan dalam dugaan kasus dinilai dapat memunculkan konflik kepentingan, sekaligus berpotensi mengganggu independensi proses hukum.
LPKP juga mengingatkan bahwa standar etik kader partai, terlebih mereka yang menduduki jabatan publik, semestinya lebih tinggi dibandingkan warga pada umumnya.
“Ini bukan sekadar soal individu, tetapi menyangkut marwah partai dan kepercayaan masyarakat. Jangan sampai publik melihat ada pembiaran,” katanya.
Dalam laporan sebelumnya, LPKP mengklaim telah mengumpulkan sejumlah bukti awal, termasuk dokumen transaksi, komunikasi, dan kronologis peristiwa, yang telah diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.
Atas dasar itu, LPKP secara terbuka meminta Partai Gerindra Sulawesi Barat untuk:
segera mengevaluasi posisi Rahmat Ichwan Bahtiar;
mencopot yang bersangkutan dari jabatan Ketua Fraksi DPRD Sulbar;
menunjukkan komitmen nyata terhadap penegakan integritas internal partai.
LPKP menegaskan, langkah cepat dan transparan akan menjadi indikator keseriusan partai dalam menjaga kepercayaan publik, terutama di tengah meningkatnya sorotan masyarakat terhadap integritas pejabat daerah.
“Ini momentum bagi partai untuk menunjukkan keberpihakan pada etika dan hukum, bukan pada individu,” tutup Muhaimin Faisal. (Rigo Pramana)
