Sekretariat DPRD Sulbar Perkuat Disiplin ASN, Junda Maulana Tekankan Tiga Pilar Pengabdian
Mamuju, TOKATA.id - Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat mengikuti apel pagi secara virtual yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Sulbar Junda Maulana, Senin (5/10/2026).
Apel tersebut diikuti Sekretaris DPRD Sulbar Arianto, Kepala Bagian Umum dan Keuangan Radi Murti, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sahrin Salatung, Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Yulhabianto, Kepala Subbagian Umum M. Adib, serta jajaran staf Sekretariat DPRD Sulbar.
Tak sekadar menjadi agenda rutin, apel virtual tersebut menjadi ruang untuk memperkuat disiplin, koordinasi, sekaligus meneguhkan komitmen aparatur dalam menjalankan tugas pelayanan pemerintahan.
Dalam arahannya, Junda Maulana meminta aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tidak memandang perkembangan daerah dengan pesimistis. Menurutnya, sejak resmi terbentuk sebagai provinsi pada 2004, Sulbar telah mencatat sejumlah kemajuan yang patut diapresiasi.
Ia menekankan tiga hal yang harus menjadi pijakan setiap ASN dalam menjalankan tugas, yakni mengabdi, berkarya, dan bekerja sama.
"Tujuan kita adalah mewujudkan Sulbar yang maju dan sejahtera. Maju daerahnya, sejahtera masyarakatnya," kata Junda.
Junda Paparkan Capaian dan Tantangan Sulbar
Junda mengatakan, sebagai provinsi yang relatif muda, Sulbar masih membutuhkan lompatan pembangunan agar mampu mengejar ketertinggalan dari daerah lain.
Ia mencontohkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulbar. Pada awal pembentukan provinsi, PDRB tercatat sekitar Rp4,45 juta. Kini, angka tersebut telah mencapai Rp46,45 juta.
"Ini sesuatu yang luar biasa. Sepuluh kali lipat terjadi loncatan. Tapi apakah ini sudah cukup? Tentu belum karena target kita adalah mencapai angka Rp60 juta hingga Rp70 juta. Tapi yang pasti ada kemajuan," ujarnya.
Pada sektor kemiskinan, Junda menyebut persentasenya kini berada di kisaran 10 persen. Angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan kondisi pada 2004 yang mencapai 20,74 persen.
Meski demikian, ia mengakui tingkat kemiskinan Sulbar masih berada di atas angka nasional. Tantangan serupa juga terlihat pada capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Pada awal pembentukan provinsi, IPM Sulbar berada di angka 58 poin. Kini, angka tersebut telah meningkat menjadi 71 poin.
"Nasional itu 75 poin. Masih jauh tertinggal," ucapnya.
Menurut Junda, capaian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di tengah sejumlah tantangan itu, Sulbar juga mencatat capaian positif di sektor ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulbar disebut berada di angka 2,89 persen dan menjadi salah satu yang terendah di kawasan regional Sulawesi.
Junda mengatakan capaian tersebut turut mendapat apresiasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri.
"Sulbar diberikan apresiasi dan penghargaan sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka paling rendah di regional Sulawesi," katanya.
Capaian itu, kata Junda, semestinya menjadi pemantik kepercayaan diri bagi ASN dan masyarakat untuk terus bergerak membangun daerah. Namun, ia mengingatkan agar capaian yang telah diraih tidak membuat aparatur berpuas diri.
"Tapi memang masih perlu kita topang dengan tiga hal, yakni mengabdi, berkarya, dan bekerja sama. Itu yang penting," ujarnya.
Menurutnya, ketiga nilai tersebut harus berjalan beriringan. Pengabdian tanpa karya akan kehilangan daya dorong, sementara karya tanpa kerja sama akan sulit menghasilkan perubahan yang lebih besar.
Karena itu, sebagai pimpinan tertinggi ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Junda mengajak seluruh aparatur memberikan kinerja terbaik dan memperkuat semangat pengabdian bagi kepentingan bangsa dan negara, khususnya dalam mendorong pembangunan Sulawesi Barat.
Sejalan dengan arahan tersebut, Sekretaris DPRD Sulawesi Barat Arianto menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan pemerintah daerah melalui peningkatan disiplin, kualitas pelayanan, dan kinerja seluruh aparatur.
Komitmen tersebut, kata Arianto, penting untuk memastikan pelaksanaan tugas-tugas kedewanan sekaligus pelayanan administrasi pemerintahan berjalan efektif, profesional, dan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (*/Rigo Pramana)
