KDKMP Didorong Jadi Penggerak Hilirisasi Perikanan, DKP Sulbar: Jangan Biarkan Ikan Sejahterakan Daerah Lain
Mamuju, TOKATA.id - Rapat Koordinasi Verifikasi dan Validasi Pembangunan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Provinsi Sulawesi Barat digelar di d'Maleo Hotel Mamuju, Kamis (1/10/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat itu merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dan Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, untuk memastikan pembangunan gerai KDKMP berjalan terverifikasi, tepat sasaran, serta terintegrasi dengan potensi unggulan daerah.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Barat, Safaruddin, S.DM, hadir sebagai pemateri utama dengan membawakan materi bertajuk Navigasi Ekonomi Biru Sulawesi Barat. Selain Safaruddin, materi juga disampaikan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Dalam paparannya, Safaruddin menegaskan strategi DKP Sulbar untuk mengoptimalkan sektor kelautan dan perikanan melalui sinergi KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Dalam skema tersebut, KDKMP didorong menjadi off-taker utama hasil tangkapan nelayan.
“Selama ini nelayan kita menjual ikan dalam bentuk mentah ke luar daerah. Kita kehilangan nilai tambah hingga Rp39 miliar per tahun. Ke depan, KDKMP harus menjadi off-taker, menjadi pusat kumpul, pengolah, dan pemasar. Jangan biarkan ikan Sulbar menyejahterakan daerah lain,” tegas Safaruddin.
Menurut dia, Sulawesi Barat memiliki bentang potensi ekonomi biru yang besar. Provinsi ini memiliki garis pantai sepanjang 663 kilometer, 69 pulau, serta 79.532 pelaku usaha perikanan.
Pada 2024, produksi perikanan Sulbar tercatat mencapai 179.748 ton, terdiri atas perikanan tangkap sebesar 71.559 ton dan perikanan budidaya 108.321 ton.
Namun, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan nilai ekonomi yang dinikmati masyarakat pesisir. Sejumlah tantangan struktural masih membayangi, mulai dari kebocoran nilai tambah, dampak perubahan iklim, kompleksitas rantai perizinan kapal, hingga keterbatasan infrastruktur rantai dingin (cold chain).
Untuk menjawab tantangan itu, DKP Sulbar menyiapkan enam pilar dukungan bagi KDKMP di wilayah pesisir.
Pertama, pasokan dan data melalui integrasi KUSUKA dengan Simkopdes agar data nelayan lebih akurat dan terverifikasi.
Kedua, mutu dan sertifikasi melalui pendampingan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) agar produk perikanan lebih higienis dan berdaya saing.
Ketiga, sarana pascapanen berupa pembangunan pelabuhan, gudang beku, dan pabrik es.
Keempat, ruang dan perizinan melalui percepatan KKPRL guna memberikan kepastian usaha.
Kelima, penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan melalui pelatihan manajemen koperasi bagi pengurus KDKMP.
Keenam, pembiayaan dan pasar melalui akses KUR/LPMUKP serta pembukaan pasar melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Ekonomi biru bukan sekadar menangkap ikan. Ini tentang membangun ekosistem dari hulu ke hilir yang berpihak pada nelayan. KDKMP adalah kunci agar nelayan tidak lagi menjadi penonton di daerahnya sendiri,” ujar Safaruddin.
Lebih jauh, DKP Sulbar telah menyusun Blueprint Investasi TA 2027 dengan total nilai Rp356,3 miliar.
Rencana investasi tersebut mencakup budidaya terintegrasi dan Keramba Jaring Apung (KJA) senilai Rp246,95 miliar; Sentra Pengolahan PPI Palipi Rp35 miliar; pengawasan Pokmaswas dan VMS Rp28,08 miliar; Pabrik Es Balok Kasiwa berkapasitas 20 ton per hari Rp8,15 miliar; serta Rumah Kemasan untuk 30-50 UMKM senilai Rp6,15 miliar.
Skema rantai pasok yang diusung dibangun dari hulu hingga hilir. Nelayan dan pembudidaya menjadi titik awal, kemudian KDKMP berperan sebagai pusat pengumpulan, off-taker, sekaligus pengelola cold chain. Selanjutnya, hasil perikanan masuk ke tahap hilirisasi melalui pengolahan, pengemasan, dan sertifikasi sebelum dipasarkan melalui Gerai KDKMP, program MBG, pasar antardaerah, hingga peluang ekspor.
Sebagai rencana aksi jangka pendek, DKP Sulbar menargetkan pemetaan 153 desa pesisir pada Oktober 2026. Langkah berikutnya adalah perintisan unit usaha di KNMP Sumare dan Babana pada November 2026, konsolidasi forum provinsi-kabupaten pada Desember 2026, serta ekspansi dan replikasi model pada 2027.
Di penghujung paparan, Safaruddin menyampaikan tiga rekomendasi kebijakan.
Pertama, DKP Sulbar masuk dalam Tim Terpadu KDKMP Provinsi sebagai penanggung jawab klaster kelautan dan perikanan.
Kedua, mewujudkan satu basis data tunggal yang terintegrasi dengan Simkopdes.
Ketiga, menetapkan KDKMP sebagai mitra utama dalam pengelolaan infrastruktur DKP TA 2027.
Melalui skema tersebut, KDKMP tidak hanya diproyeksikan sebagai tempat bertransaksi, tetapi juga sebagai simpul yang mempertemukan produksi nelayan dengan pengolahan, pembiayaan, dan pasar. Dari laut yang selama ini menjadi sumber penghidupan, Sulbar ingin menghadirkan nilai tambah yang tinggal dan tumbuh di daerah sendiri.
(*/Rigo Pramana)
