Perubahan Iklim Tak Lagi Cukup Direspons, Sulbar Perkuat Rencana Adaptasi Lintas Sektor
Mamuju, TOKATA.id - Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Sulawesi Barat yang digelar pada Rabu, 2 September 2026, di Maleo Town Square Mamuju.
Kegiatan tersebut diikuti staf Dinas Perkebunan, Pramudiana, atas arahan Kepala Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Faizal Thamrin.
Bimtek dibuka Kepala Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), Alexander Bontong, yang hadir mewakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulawesi Barat.
Dalam sambutannya, Alexander menekankan pentingnya mengubah pola penanganan perubahan iklim, dari sekadar merespons dampak menjadi langkah yang lebih terencana melalui mitigasi dan adaptasi.
“Kita tidak cukup hanya merespons ketika sudah terjadi, tetapi bagaimana kita melakukan mitigasi sebelum terjadi,” ujarnya.
Menurut Alexander, perubahan iklim merupakan tantangan yang menuntut kesiapsiagaan sekaligus kolaborasi lintas sektor. Karena itu, penyusunan rencana aksi adaptasi perlu dilakukan secara sistematis agar setiap sektor memiliki langkah antisipatif dalam menghadapi berbagai risiko yang ditimbulkan perubahan iklim.
Di tempat terpisah, Muh. Faizal Thamrin mengatakan, keikutsertaan Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam bimtek tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi dampak perubahan iklim, terutama yang berpotensi memengaruhi sektor perkebunan.
“Bagi sektor perkebunan, perubahan iklim dapat berdampak terhadap produktivitas tanaman, ketersediaan air, perkembangan organisme pengganggu tanaman, hingga keberlanjutan usaha perkebunan. Karena itu, diperlukan perencanaan adaptasi yang mampu memperkuat ketahanan sektor perkebunan terhadap perubahan kondisi lingkungan,” kata Faizal.
Melalui bimtek tersebut, Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat diharapkan dapat berkontribusi dalam penyusunan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Sulawesi Barat. Langkah itu sekaligus menjadi upaya mendorong integrasi isu perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan sektor perkebunan.
Lebih dari sekadar forum teknis, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar-OPD dalam membangun Sulawesi Barat yang lebih tangguh menghadapi risiko perubahan iklim.
Sebab, menghadapi perubahan iklim bukan semata soal bertahan ketika dampak datang, melainkan tentang membaca tanda-tanda, menyiapkan langkah, dan membangun ketahanan jauh sebelum risiko menjadi kenyataan.
Upaya tersebut sejalan dengan komitmen Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, memperkuat koordinasi antar-OPD, serta memastikan kebijakan pembangunan mampu menjawab tantangan lingkungan dan perubahan iklim. (*/Rigo Pramana)
