22 Tahun Sulbar, SDK: Pembangunan Harus Terasa dalam Kehidupan Rakyat

Mamuju, TOKATA.id - Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) menegaskan, peringatan Hari Jadi ke-22 Provinsi Sulawesi Barat bukan sekadar ruang untuk mengenang perjalanan panjang pembentukan daerah, melainkan momentum untuk menakar kembali sejauh mana pembangunan benar-benar hadir dan dirasakan masyarakat.

Hal itu disampaikan Suhardi Duka saat memimpin upacara peringatan HUT ke-22 Sulbar di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 22 September 2026.

Dalam amanatnya, Suhardi mengatakan tema “Mengabdi dan Berkarya Bersama Menuju Sulbar Maju dan Sejahtera” tidak boleh berhenti sebagai slogan. Tema tersebut, kata dia, harus menjadi arah kerja pemerintah dalam memastikan setiap kebijakan dan anggaran berujung pada manfaat yang nyata dan terukur bagi masyarakat.

“Mengabdi berarti menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Bagi saya, mengabdi berarti menggunakan kewenangan untuk menyelesaikan masalah rakyat,” kata SDK.

Ia menjelaskan, berkarya berarti menghadirkan hasil dari setiap kebijakan dan program. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan pemerintah harus memiliki tujuan yang jelas, penerima manfaat yang terukur, serta dampak yang dapat dirasakan masyarakat.

Suhardi mengajak pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memandang pembangunan tidak semata-mata dari angka pertumbuhan ekonomi.

“Seberapa jauh pembangunan yang telah memperbaiki kehidupan rakyat? Seberapa besar pertumbuhan ekonomi meningkatkan pendapatan petani dan nelayan? Seberapa luas kesempatan yang kita buka bagi generasi muda? Dan seberapa efektif anggaran daerah mengubah masalah menjadi hasil nyata,” ujarnya.

Menurut Suhardi, pertanyaan-pertanyaan tersebut harus menjadi kompas dalam menentukan arah kebijakan Sulbar ke depan.

Ia menyebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Sulbar yang pada awal pembentukan provinsi pada 2004 berada di kisaran Rp4,45 juta, telah mencapai sekitar Rp46,65 juta pada 2025.

Angka tersebut, kata dia, menunjukkan perubahan ekonomi Sulbar dalam 22 tahun terakhir. Namun, Suhardi mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir.

“Pertumbuhan ekonomi harus mengubah kehidupan rakyat, harus menambah pendapatan, harus membuka lapangan kerja, harus menurunkan kemiskinan dan harus memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk hidup layak,” tegasnya.

Di bidang infrastruktur, Suhardi menyebut anggaran peningkatan dan rehabilitasi jalan, jembatan serta irigasi meningkat dari sekitar Rp85,03 miliar pada 2025 menjadi Rp200 miliar pada 2026.

Pemerintah juga menyalurkan bantuan bagi sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan dengan total lebih dari Rp34 miliar. Sementara dukungan sarana bagi pelaku UMKM mencapai sekitar Rp10 miliar.

Pada sektor kemiskinan, Suhardi menyebut persentasenya di Sulbar telah berada di sekitar 10 persen. Data BPS September 2025 mencatat persentase penduduk miskin Sulbar sebesar 10,18 persen, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 149,88 ribu jiwa.

Meski angka kemiskinan terus menurun, Suhardi menegaskan pekerjaan pemerintah belum selesai.

“Di balik angka itu masih ada 148 ribu lebih saudara kita yang membutuhkan kehadiran pemerintah. Karena itu pekerjaan kita belum selesai. Tugas kita adalah memastikan mereka bukan hanya keluar dari garis kemiskinan, tapi benar-benar naik kelas dan memiliki kehidupan yang lebih baik,” katanya.

Menurut dia, intervensi pemerintah melalui bantuan sosial, paket sembako, bantuan kelompok usaha bersama, unit usaha produktif, pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni hingga bantuan listrik murah akan terus dilanjutkan.

Pembangunan manusia juga menjadi perhatian dalam pidato tersebut. Suhardi menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulbar pada 2025 mencapai 71,16 atau meningkat 0,70 poin dibandingkan 2024.

Untuk memperkuat sektor kesehatan, Pemprov Sulbar mengalokasikan sekitar Rp31,82 miliar untuk sejumlah program, antara lain perluasan cakupan kesehatan, pencegahan dan penanganan stunting, pemenuhan gizi, skrining kesehatan reproduksi remaja serta pemenuhan tenaga dokter spesialis.

Di bidang pendidikan, jumlah penerima beasiswa yang disebut Suhardi meningkat dari 561 orang pada 2025 menjadi 1.040 orang pada 2026, dengan total anggaran lebih dari Rp7 miliar.

Pemprov Sulbar juga mendorong penanganan anak tidak sekolah (ATS). Suhardi menyebut jumlah ATS yang sebelumnya lebih dari 37 ribu orang pada 2025 berkurang lebih dari 3 ribu setelah sebagian di antaranya kembali ke bangku sekolah.

Pada sektor ketenagakerjaan, Suhardi menyebut Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulbar pada Mei 2026 berada di angka 2,8 persen.

Namun, menurut dia, tantangan berikutnya adalah memperbesar proporsi pekerjaan formal, sekaligus menciptakan lapangan kerja yang lebih produktif dan mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi pekerja.

Untuk itu, Pemprov Sulbar menjalankan program padat karya pada 334 titik pada 2026 dengan dukungan anggaran sekitar Rp50,94 miliar. Program tersebut disebut menyerap sekitar 7.900 tenaga kerja. Selain itu, pelatihan keterampilan kerja disiapkan dengan anggaran sekitar Rp1,2 miliar.

Suhardi juga menyinggung persoalan ketimpangan pendapatan. Berdasarkan data yang disampaikannya, Gini Ratio Sulbar pada Maret 2026 berada di angka 0,314, lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 0,368.

“Sulawesi Barat yang kita cita-citakan bukan hanya Sulawesi Barat yang bertumbuh tinggi. Kita ingin Sulawesi Barat yang pertumbuhannya tinggi dan hasilnya dirasakan oleh semua masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Suhardi turut menyampaikan sejumlah penghargaan yang diterima Pemprov Sulbar sepanjang Februari 2025 hingga September 2026.

Penghargaan itu antara lain terkait kinerja TPID, digitalisasi daerah, UHC, transformasi sumber daya manusia, penurunan pengangguran, konektivitas digital, reformasi hukum dan implementasi program tiga juta rumah.

Bagi Suhardi, capaian tersebut tetap harus ditempatkan sebagai bagian dari proses evaluasi, bukan alasan untuk berhenti bekerja.

Ia mengingatkan, perjalanan Sulbar selama 22 tahun tidak lepas dari berbagai tantangan. Pandemi Covid-19, gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin kencang, kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan pernah menjadi bagian dari perjalanan daerah ini.

“Di tengah berbagai bencana ada hal yang tidak boleh ikut longsor, yaitu semangat kita untuk membangun. Ada harapan yang tidak boleh ikut terbakar bersama hutan dan lahan. Ada tekad yang tidak boleh hanyut bersama banjir, yaitu tekad untuk menyejahterakan rakyat,” ujar Suhardi.

Ia pun mengajak DPRD, pemerintah kabupaten, Forkopimda, instansi vertikal, dunia usaha, perbankan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pers dan generasi muda memperkuat kerja bersama.

Menurutnya, persoalan pembangunan tidak mengenal batas administrasi. Jalan, pangan, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, stunting, lingkungan hingga bencana membutuhkan koordinasi lintas wilayah.

“Kepada insan pers, teruslah menyampaikan informasi akurat dan menjalankan fungsi kontrol secara independen. Pemerintah harus bersedia mendengar kritik, menjelaskan kebijakan secara terbuka dan memperbaiki kekurangan,” katanya.

Pada bagian akhir amanat, Suhardi menegaskan bahwa pembangunan Sulbar tidak dapat dibebankan hanya kepada gubernur maupun pemerintah provinsi.

“Sulawesi Barat tidak akan maju hanya dengan kerja seorang gubernur. Tidak akan maju hanya dengan kerja pemerintah. Tetapi baru akan maju ketika seluruh masyarakatnya bergerak dalam satu semangat,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh masyarakat meneruskan perjuangan para pendahulu, menjaga capaian yang sudah baik, memperbaiki kekurangan dan mewariskan Sulbar yang lebih maju, adil, tangguh dan sejahtera kepada generasi berikutnya.

“22 tahun kita lewati, masih panjang jalan yang harus kita tempuh, besarnya cita-cita yang harus kita wujudkan. Saya percaya selama kita mau mengabdi, mau berkarya dan mau berjalan bersama, tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk Sulawesi Barat,” tutupnya.

Upacara HUT ke-22 Sulbar tersebut dihadiri Gubernur Sulbar periode 2017–2022 Andi Ali Baal Masdar, Konsul Jenderal Australia Sanci Davis, jajaran pimpinan dan anggota DPRD Sulbar, Pangdam XXIII/Palakka Mayjen TNI Jonathan Binsar Parhulutan Sianipar, Kapolda Sulbar Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta, Forkopimda, tokoh pejuang pembentukan Sulbar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama rombongan, para bupati dan jajaran Forkopimda kabupaten se-Sulbar, pimpinan instansi vertikal, perbankan, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda serta tamu undangan lainnya. (*/Rigo Pramana)