RKA 2027 Dipaparkan, Gubernur Sulbar Tekankan Anggaran yang Berdampak bagi Masyarakat
Mamuju, TOKATA.id - Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat secara bergiliran memaparkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027 di hadapan Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK).
Pemaparan RKA berlangsung di Ruang Gubernur, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 16 September 2026. Gubernur Suhardi Duka memimpin langsung agenda tersebut, didampingi Sekretaris Daerah Sulbar Junda Maulana.
Pemaparan dilakukan sebagai bagian dari proses penyusunan anggaran sebelum Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 diserahkan kepada DPRD Sulbar.
Sekda Sulbar Junda Maulana mengatakan, Gubernur ingin memastikan setiap program dan kegiatan yang dirancang OPD memiliki arah yang jelas serta relevan dengan kebutuhan masyarakat sebelum dokumen anggaran tersebut diserahkan.
“Untuk tahun 2027, kita ingin melihat apa rencana program dan kegiatan di masing-masing OPD,” kata Junda.
Menurut Junda, program yang disusun setiap OPD diarahkan agar anggaran yang dialokasikan benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. Belanja yang dinilai kurang produktif akan ditekan, sementara program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat menjadi perhatian utama.
“Harapan Pak Gubernur, anggaran yang diprogramkan itu betul-betul bisa langsung menjawab tantangan dan permasalahan yang ada. Kita mengurangi belanja-belanja yang tidak produktif, tetapi fokus pada belanja yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tuturnya.
Junda menjelaskan, penyusunan RAPBD 2027 untuk sementara masih mengacu pada pola anggaran tahun berjalan. Hal itu dilakukan karena kondisi fiskal untuk tahun depan belum sepenuhnya diketahui.
Jika nantinya terdapat perubahan pada kemampuan anggaran, susunan program dan belanja akan kembali disesuaikan melalui proses rasionalisasi.
“Kalau anggaran itu sama atau berkurang dari tahun ini, maka akan kita rasionalisasikan lagi,” jelasnya.
Ia menegaskan, program yang masuk dalam postur anggaran tetap diarahkan pada prioritas pembangunan dan diupayakan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Intinya, kita mengharapkan prioritas-prioritas pembangunan itu kita pertajam. Kemudian pengelolaan anggaran kita maksimalkan, kita efisienkan. Yang penting adalah berdampak kepada masyarakat. Itu kunci utamanya,” pungkasnya. (*/Rigo Pramana)
