Forum KPPN Mamuju Jadi Ruang Memperkuat Pelayanan dan Integritas Pemerintahan
Mamuju, TOKATA.id - Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat turut ambil bagian dalam Forum Konsultasi Publik Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mamuju Tahun 2026 yang digelar di Ruang Aula Lantai 5 Gedung Keuangan Negara Mamuju, Rabu (26/8/2026).
Forum tersebut menjadi ruang dialog antara KPPN Mamuju, penerima layanan, dan para pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan sekaligus menghimpun masukan demi menghadirkan layanan publik yang semakin efektif, transparan, dan responsif.
Kehadiran Dinas Pangan Sulbar sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Dalam forum itu, Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Suyuti Marzuki diwakili Sekretaris Dinas Pangan Agus bersama Analis Ketahanan Pangan Ratnasari.
Partisipasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antarinstansi dan meningkatkan pemahaman terhadap standar pelayanan administrasi pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.
Forum Konsultasi Publik KPPN Mamuju memberikan ruang bagi penerima layanan dan stakeholders untuk menyampaikan saran, tanggapan, aspirasi, maupun evaluasi terhadap pelayanan yang telah berjalan. Masukan tersebut menjadi bagian penting dalam melihat celah perbaikan dan memastikan pelayanan publik tidak berhenti pada prosedur, tetapi terus bergerak mengikuti kebutuhan penggunanya.
Bagi Dinas Pangan Sulbar, forum ini menjadi momentum untuk memperkaya pemahaman mengenai standar pelayanan KPPN Mamuju. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran dalam mendukung peningkatan kualitas administrasi pemerintahan, termasuk pengelolaan program dan kegiatan di lingkungan perangkat daerah.
Tak hanya membahas pelayanan publik, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Sosialisasi Anti Korupsi dan Anti Gratifikasi. Materi ini menjadi pengingat bahwa kualitas pelayanan tidak hanya diukur dari kecepatan dan ketepatan, tetapi juga dari integritas yang menjadi fondasinya.
Peserta mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya menolak dan melaporkan gratifikasi serta memanfaatkan saluran pengaduan yang tersedia. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan setiap proses pelayanan pemerintahan berlangsung secara bersih, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penguatan budaya antikorupsi dan antigratifikasi juga diarahkan untuk membangun lingkungan kerja yang menjunjung tinggi integritas. Aparatur dan penerima layanan diharapkan memiliki pemahaman yang sama bahwa pelayanan publik harus berlangsung profesional, tanpa pemberian atau penerimaan yang berpotensi memengaruhi objektivitas pelayanan.
Dalam forum tersebut, KPPN Mamuju turut memperkenalkan sekaligus memperkuat komitmen pelayanannya melalui motto CARE, yakni Cepat, Akuntabel, Responsif, dan Edukatif.
Motto tersebut menggambarkan upaya KPPN Mamuju menghadirkan pelayanan yang optimal dan profesional. Prinsip cepat menekankan efektivitas dan ketepatan waktu, akuntabel memastikan setiap proses dapat dipertanggungjawabkan, responsif mendorong kepekaan terhadap kebutuhan penerima layanan, sementara edukatif menempatkan pemberian informasi dan pemahaman sebagai bagian penting dari pelayanan.
Bagi Dinas Pangan Sulbar, nilai-nilai tersebut menjadi relevan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi juga menghadirkan pelayanan yang memiliki arah, ukuran, dan tanggung jawab yang jelas.
Sekretaris Dinas Pangan Sulbar Agus mengatakan, hubungan kelembagaan yang baik diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan administrasi, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah.
“Hubungan kelembagaan yang baik diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan administrasi dan pengelolaan anggaran serta pelaksanaan kegiatan perangkat daerah,” kata Agus.
Menurutnya, forum konsultasi publik membuka ruang bagi perangkat daerah untuk menyampaikan masukan sekaligus memperoleh informasi mengenai perkembangan kebijakan dan pelayanan.
“Interaksi tersebut diharapkan dapat menciptakan kesamaan pemahaman dan mendorong peningkatan kualitas hubungan antara instansi pemerintah dengan lembaga pelayanan perbendaharaan negara,” ucapnya.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Suyuti Marzuki menegaskan komitmen jajarannya untuk terus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan integritas.
Komitmen tersebut dinilai penting agar seluruh pelaksanaan tugas pemerintahan, termasuk pengelolaan program pangan beserta administrasi pendukungnya, dapat berjalan efektif dan bermuara pada manfaat yang dirasakan masyarakat.
Keikutsertaan Dinas Pangan Sulbar dalam Forum Konsultasi Publik KPPN Mamuju Tahun 2026 menjadi bagian dari ikhtiar memperkuat koordinasi, memperluas pemahaman terhadap standar pelayanan, sekaligus meneguhkan nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugas.
Sebab, pemerintahan yang baik tidak hanya dibangun melalui aturan dan prosedur, tetapi juga melalui komunikasi, kolaborasi, dan keberanian untuk terus berbenah. Dari ruang-ruang dialog semacam inilah, pelayanan publik diharapkan tumbuh semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat—lebih transparan, akuntabel, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan publik. (*/Rigo Pramana)
