Sekda Sulbar Buka Konsolidasi Pengadaan, Utamakan Produk Dalam Negeri dan Pemberdayaan UMK
Mamuju, TOKATA.id — Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, membuka secara resmi Konsolidasi dan Clearing House untuk mengoptimalkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) serta pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK). Kegiatan digelar di Ruang Theater Kantor Gubernur, Selasa, 7 Juli 2026, dan dihadiri jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sulbar.
Dalam arahannya, Junda menegaskan pentingnya kesamaan pemahaman dan strategi antar-OPD dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. "Kegiatan ini penting untuk mengkonsolidasikan dan menyamakan strategi kita dalam upaya percepatan dan peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa pemerintah," ujarnya.
Ia menekankan bahwa Biro Pengadaan bukan sekadar penyedia barang dan jasa; perannya berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. "Jika produk dalam negeri tidak diminati di pasar domestik, sulit bagi produk itu untuk dipercaya di kancah internasional," kata Junda.
Menurut Sekda, mengutamakan PDN bukan hanya soal kedaulatan ekonomi, tetapi juga strategi memperkuat rantai pasok lokal. Ketika rantai pasok lokal berfungsi, terbuka kesempatan kerja lebih luas sehingga tenaga kerja terserap secara lebih efektif. Saat ini sektor pertanian menyerap 59% tenaga kerja di Sulbar; Junda berharap sektor lain turut tumbuh melalui pengadaan yang berpihak pada produk lokal.
Untuk mewujudkan itu, OPD diminta memperkuat koordinasi dan merumuskan spesifikasi teknis yang memprioritaskan produk lokal. Ia juga menyoroti peran koperasi sebagai tulang punggung perekonomian daerah dan mendorong kemudahan akses UMKM serta koperasi ke proses pengadaan. "Kita perlu mempermudah partisipasi mereka dan memberi pendampingan teknis agar produk dan layanan memenuhi standar sehingga dapat dibeli melalui proses pengadaan," jelasnya.
Di tengah keterbatasan fiskal, Sekda mendorong perbaikan tata kelola pengadaan yang transparan dan efisien. Pemerintah daerah berharap seluruh rencana program terlaksana sehingga manfaatnya langsung dirasakan masyarakat Sulawesi Barat.
Pemprov Sulbar berkomitmen mengoptimalkan pengadaan barang/jasa melalui layanan Clearing House dan konsolidasi, untuk memastikan paket-paket strategis berjalan tepat waktu, tepat sasaran, serta bebas kendala administrasi. Layanan ini dikelola Tim Clearing House Pemprov Sulbar yang melibatkan Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Hukum, dan Inspektorat, dengan fokus pada pencegahan hambatan, optimalisasi PDN, serta pemberdayaan UMK dan koperasi. (*/Rigo Pramana)
