SAKIP untuk Dampak Nyata, Pemprov Sulbar Rangkul Perangkat Daerah
Mamuju, TOKATA.id — Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mempercepat upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel melalui penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Langkah itu diwujudkan lewat forum daring "Penguatan Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi SAKIP dan Strategi Peningkatan Nilai SAKIP" pada Senin, 15 Juni 2026.
Kegiatan yang digagas Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Setda Sulbar ini memperlihatkan komitmen Pemprov Sulbar untuk merealisasikan misi Gubernur Suhardi Duka dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.
Rapat koordinasi dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulbar, Junda Maulana, dan diikuti antusias oleh pejabat perencana, pelapor dan evaluator kinerja, serta tim penyusun SAKIP dari seluruh perangkat daerah Pemprov Sulbar serta dari enam kabupaten se-Sulawesi Barat.
Dalam sambutannya, Sekda Junda Maulana memberi apresiasi kepada Biro Organisasi atas penyelenggaraan forum tersebut, yang merupakan tindak lanjut amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
"Saya mengapresiasi pelaksana, dalam hal ini Biro Organisasi, atas tindak lanjut dan penyusunan strategi dalam menyusun sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah. Pelaporan SAKIP adalah kewajiban bersama, karena instrumen ini menggambarkan potret utuh tata kelola daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan," tegas Junda Maulana.
Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahmah Parampasi, dalam laporannya menegaskan bahwa SAKIP menjadi instrumen utama mengukur efektivitas dan efisiensi birokrasi. Menurutnya, penerapan SAKIP yang baik memastikan setiap kegiatan berdampak langsung bagi masyarakat.
"Melalui SAKIP yang baik, setiap perangkat daerah dapat memastikan perencanaan dan pelaksanaan program kerja benar-benar memberi dampak nyata pada pencapaian tujuan pembangunan daerah," ujar Nur Rahmah.
Meski demikian, Nur Rahmah mengakui masih ada ruang evaluasi yang perlu segera dibenahi. Forum ini dirancang untuk memetakan dan menyelesaikan catatan perbaikan dari evaluasi sebelumnya.
"Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP terdahulu, masih terdapat sejumlah rekomendasi perbaikan yang harus segera ditindaklanjuti, baik oleh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sulbar maupun di enam kabupaten se-Sulbar," tambahnya.
Narasumber pada forum tersebut adalah Novi Kapita Sari dari Kementerian PANRB. (*/Rigo Pramana)
