Dua Kandidat Wagub Sulbar Pengganti Salim Mengga, Syamsul - Fatmawaty Bakal Berebut Simpatik Dalam Wawancara di DPP
Mamuju, TOKATA.id – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat memasuki tahap pivotal, wawancara langsung terhadap dua kandidat yang diusulkan sebagai calon Wakil Gubernur Sulawesi Barat pengganti almarhum Mayjen (Purn) Salim S. Mengga. Kedua nama tersebut H. Syamsul Samad dan Hj. Fatmawati Salim, telah terima undangan resmi untuk mengikuti proses seleksi di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, pada Kamis (11/6/2026) pukul 15.00 WIB.
Surat undangan yang ditandatangani Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan bahwa wawancara akan dipimpin oleh unsur pimpinan DPP, meliputi Sekjen, Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu), Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK), unsur Kebendaharaan, serta Wakil Sekjen DPP.
Mekanisme Partai yang Objektif dan Transparan
Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulawesi Barat, Abd. Wahab Abdy, menegaskan bahwa penentuan calon Wagub Sulbar sepenuhnya menjadi kewenangan DPP.
"Tim penjaringan DPD Demokrat Sulbar sebelumnya telah mengusulkan dua nama ke DPP. Untuk memutuskan satu nama yang akan mendapatkan rekomendasi, telah menjadi kewenangan DPP," kata Wahab Abdy.
Ia menjelaskan, DPD hanya menjalankan mekanisme penjaringan dan mengusulkan nama sesuai prosedur. Seleksi, pendalaman, hingga penetapan rekomendasi berada di bawah DPP. Langkah ini menunjukkan komitmen Partai Demokrat dalam proses yang objektif, transparan, dan sesuai mekanisme organisasi.
Dinamika Politik, Dari Polman ke Mamasa
Wafatnya Salim S. Mengga membuka dinamika politik baru di Sulawesi Barat. Selain dua kandidat dari Demokrat, sejumlah figur lain disebut-sebut berpeluang mengisi posisi Wagub. Partai NasDem diduga akan mengajukan Dirga Singkerru (mantan calon Bupati Polman), sementara PKS mengusung Djalaluddin, anggota DPRD Provinsi Sulbar.
Namun, muncul analisis berbeda dari Direktur PT Ujungpandang Research Center, Al Gazali, yang menilai tokoh dari Kabupaten Mamasa justru paling strategis.
"Memberikan amanah kepada putra Mamasa bukan eksperimen politik. Dalam sejarah pembentukan Sulawesi Barat, tokoh Mamasa sudah berperan sejak awal," ujar Al Gazali.
Ia mengingatkan risiko memilih figur dari Polewali Mandar (Polman), karena dinamika politik di wilayah tersebut cukup kompleks dengan banyak faksi yang saling berkontestasi. "Memilih satu figur dari Polman berpotensi memicu konflik internal, bahkan fenomena 'matahari kembar' yang mengganggu stabilitas pemerintahan".
Sebaliknya, Mamasa dinilai memiliki soliditas tinggi. "Tokoh Mamasa punya loyalitas tinggi. Jika sudah berkomitmen, mereka akan menjadi benteng bagi pemerintahan, bukan ancaman".
Sekjen DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, sebelumnya menegaskan pihaknya tidak akan mengintervensi pengisian jabatan Wagub Sulbar. DPP memberikan hak penuh kepada Gubernur Suhardi Duka untuk menentukan pendamping yang dianggap paling tepat mengisi sisa masa jabatan.
"Terkait posisi Wakil Gubernur, DPP siap mengeluarkan rekomendasi untuk siapa pun yang diusulkan Pak Suhardi Duka. Kami serahkan sepenuhnya kepada beliau," ujarnya.
Herman memastikan proses administrasi di pusat tidak akan berbelit. "Saya di DPP bersama Ketua Umum siap mempercepat. Rekomendasinya akan segera kami keluarkan jika sudah ada usulan".
Hasil wawancara dan pertimbangan tim DPP selanjutnya menjadi bahan menentukan calon yang direkomendasikan sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Barat. Publik Sulbar kini menanti langkah strategis yang tidak hanya mengisi kekosongan jabatan, tetapi juga menjaga harmoni dan kesinambungan pembangunan daerah. (*/Rigo Pramana)
