Komisi IV DPRD Sulbar Soroti Program yang Tertatih, Minta APBD 2026 Segera Berdampak ke Masyarakat
Mamuju, TOKATA.id - Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat melanjutkan rapat kerja monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 bersama sejumlah mitra terkait di Ruang Komisi IV Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Selasa (1/9/2026).
Rapat tersebut menjadi ruang evaluasi untuk mengukur serapan anggaran, capaian program, sekaligus memetakan berbagai kendala yang masih menghambat pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Sebelumnya, Komisi IV telah melakukan evaluasi bersama sejumlah mitra kerja, termasuk menyoroti pelaksanaan anggaran di sektor kesehatan. Dalam pertemuan itu, Komisi IV menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran, sehingga tidak berhenti pada angka serapan, tetapi benar-benar bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama layanan kesehatan masyarakat.
Langkah tersebut sejalan dengan komitmen Gubernur Sulbar Suhardi Duka untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Memasuki rapat lanjutan, Ketua Komisi IV DPRD Sulbar Abdul Rahim kembali menegaskan pentingnya mempercepat pelaksanaan sejumlah program yang masih mengalami keterlambatan.
Menurutnya, berbagai program bantuan kepada masyarakat, termasuk bantuan hibah, bantuan sosial, dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), perlu segera direalisasikan. Sebab, di balik setiap pos anggaran, ada masyarakat yang menunggu manfaatnya hadir secara nyata.
“Yang kita minta adalah agar seluruh program segera diakselerasi, sehingga masyarakat yang memang berhak menerima bisa segera memanfaatkannya,” ujar Abdul Rahim.
Dalam evaluasi bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Komisi IV juga mendorong agar kebijakan penambahan penghasilan bagi kepala desa dan aparat desa tidak sekadar menjadi tambahan kesejahteraan aparatur, tetapi turut melahirkan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Dampak tersebut, antara lain, diharapkan terlihat dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrem, percepatan penurunan stunting, hingga penguatan pelayanan posyandu di desa.
Sementara di sektor ketenagakerjaan, Komisi IV menyoroti sejumlah kegiatan yang dinilai belum berjalan optimal, termasuk program padat karya. Dewan meminta program tersebut tetap dilaksanakan sesuai perencanaan, mengingat manfaatnya berkaitan langsung dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Pada sektor kepemudaan dan olahraga, Komisi IV juga mendorong percepatan sejumlah kegiatan yang masih tersisa agar seluruh program dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.
Abdul Rahim menegaskan, monitoring dan evaluasi bukan semata-mata untuk mengejar tingginya serapan anggaran. Lebih dari itu, setiap rupiah dalam APBD harus dapat diterjemahkan menjadi program yang memberi manfaat dan menjawab kebutuhan masyarakat Sulawesi Barat.
“Kita harapkan memasuki triwulan keempat tidak ada kegiatan yang menumpuk sampai akhir tahun. Seluruh program harus segera dipercepat agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (*/Rigo Pramana)
