DPRD Sulbar dan BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Sinergi, Perluas Perlindungan bagi Pekerja
Mamuju, TOKATA.id - Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Amalia Fitri, menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Suci Rahmad, bersama rombongan, di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Kamis, 3 September 2026.
Pertemuan tersebut bukan sekadar agenda silaturahmi. Di dalamnya tersimpan ikhtiar untuk memperkuat sinergi antara DPRD Sulawesi Barat dan BPJS Ketenagakerjaan, terutama dalam memperluas jangkauan perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat pekerja di provinsi itu.
Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Amalia Fitri, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menilai jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam menghadirkan rasa aman dan kepastian bagi pekerja, baik di sektor formal maupun informal.
“Kami menyambut baik silaturahmi ini. Tentu kami berharap sinergi antara DPRD dan BPJS Ketenagakerjaan dapat terus diperkuat, khususnya dalam memastikan semakin banyak pekerja di Sulawesi Barat mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujar Amalia.
Menurut Amalia, perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan perlu menjadi perhatian bersama, terutama bagi pekerja rentan yang setiap hari menggantungkan penghidupannya pada aktivitas ekonomi dengan tingkat risiko yang tidak selalu kecil.
DPRD Provinsi Sulawesi Barat, kata dia, akan terus mendukung langkah-langkah strategis untuk memperluas cakupan kepesertaan, sehingga perlindungan sosial tidak berhenti pada mereka yang bekerja di sektor formal, tetapi juga menjangkau pekerja informal dan kelompok rentan.
Upaya tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang terus mendorong penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Suci Rahmad, menyampaikan apresiasi atas penerimaan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat beserta jajaran.
Ia berharap pertemuan tersebut dapat menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi dan membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dalam mengoptimalkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Sulawesi Barat.
Bagi para pekerja, jaminan sosial bukan sekadar kepesertaan dan administrasi. Ia adalah ikhtiar menghadirkan rasa aman di tengah ketidakpastian, sekaligus memastikan bahwa di balik setiap aktivitas ekonomi terdapat perlindungan ketika risiko datang tanpa aba-aba.
Pertemuan DPRD Sulawesi Barat dan BPJS Ketenagakerjaan ini pun diharapkan menjadi pijakan awal untuk memperkuat kerja sama, agar perlindungan sosial dapat menjangkau lebih banyak pekerja dan memberi rasa aman yang lebih luas bagi masyarakat pekerja di Sulawesi Barat. (*/Rigo Pramana)
