DiskominfoSS Sulbar Intensifkan Pendampingan Aplikasi Fleksi di Seluruh OPD
Mamuju, TOKATA.id - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Daerah (DiskominfoSS) Provinsi Sulawesi Barat terus mengintensifkan sosialisasi dan pendampingan penerapan sistem kerja fleksibel (Flexible Working Arrangement) melalui aplikasi Fleksi di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Langkah tersebut ditempuh untuk memastikan efisiensi birokrasi dan akuntabilitas kinerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berjalan optimal, sebagaimana diharapkan Gubernur Sulbar Suhardi Duka.
Kepala DiskominfoSS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, mengatakan penerapan skema bekerja dari rumah (work from home/WFH) maupun pola kerja dinamis di lingkungan Pemprov Sulbar membutuhkan sistem pengawasan digital yang ketat, transparan, dan terintegrasi.
Menurutnya, aplikasi Fleksi dirancang untuk memantau capaian kinerja harian pegawai agar produktivitas tetap terjaga, meskipun pekerjaan tidak sepenuhnya dilakukan dari kantor.
“Skema work from home (WFH) yang diterapkan berdasarkan SE Gubernur Sulbar Suhardi Duka menuntut keberadaan sistem pemantauan yang transparan dan akuntabel. Melalui pendampingan langsung ke setiap OPD, kami ingin memastikan tidak ada kendala teknis dalam pelaporan kinerja harian pegawai,” ujar Muhammad Ridwan Djafar.
Berdasarkan evaluasi dan pemetaan terhadap penggunaan sistem digital sebelumnya, DiskominfoSS mencatat peningkatan aktivitas pelaporan berbasis aplikasi di sejumlah instansi. Kendati demikian, edukasi secara langsung di lapangan tetap dinilai penting untuk menyamakan pemahaman teknis seluruh pegawai.
Ridwan juga menegaskan, penerapan aplikasi Fleksi bukan sekadar pemenuhan kewajiban administrasi harian, melainkan bagian penting dari fondasi transformasi birokrasi daerah.
“Diperlukan komitmen bersama dari seluruh perangkat daerah untuk mengoptimalkan penggunaan Fleksi,” tuturnya.
Melalui percepatan pemanfaatan aplikasi Fleksi, Pemprov Sulbar optimistis tata kelola pemerintahan digital akan semakin kokoh. Pada saat yang sama, pelayanan publik diharapkan tetap responsif, terukur, dan mampu bergerak mengikuti kebutuhan masyarakat. (*/Rigo Pramana)
