Aplikasi Fleksi Didorong Jadi Penggerak Administrasi Kepegawaian Digital di Sekretariat DPRD Sulbar
Mamuju, TOKATA.id - Di tengah arus digitalisasi yang terus bergerak, aparatur pemerintahan dituntut tidak sekadar mengikuti perubahan, tetapi juga mampu menjadikannya sebagai bagian dari cara kerja yang lebih efektif dan akuntabel. Semangat itu menjadi salah satu fokus Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat melalui Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Fleksi Tahap III, Kamis, 10 September 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat tersebut digelar untuk memperkuat pemahaman sekaligus mengoptimalkan penggunaan Aplikasi Fleksi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, khususnya dalam mendukung administrasi kepegawaian.
Sosialisasi diselenggarakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat mengikuti kegiatan tersebut. Turut hadir Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Sahrin Salatung, serta Kepala Subbagian Umum, M. Adib.
Bagi Sekretariat DPRD, kegiatan ini bukan sekadar pengenalan terhadap sebuah aplikasi. Lebih dari itu, sosialisasi menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja aparatur yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Sahrin Salatung, mengatakan sosialisasi tersebut menjadi momentum penting bagi ASN untuk memahami sekaligus mengoptimalkan teknologi dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan.
“Melalui sosialisasi ini, kami berharap seluruh ASN di lingkungan Sekretariat DPRD dapat memahami penggunaan Aplikasi Fleksi dengan baik dan mampu menerapkannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Digitalisasi administrasi tentu akan membantu meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta ketertiban dalam pengelolaan administrasi kepegawaian,” ujar Sahrin.
Menurutnya, perkembangan teknologi telah mengubah cara kerja pemerintahan. Karena itu, ASN perlu terus beradaptasi dan memperkuat kompetensi digital agar setiap tugas dapat dijalankan secara lebih efektif, tertib, dan akuntabel.
“Kami akan terus mendorong peningkatan kapasitas ASN agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Sekretariat DPRD siap mendukung setiap upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital,” tambahnya.
Optimalisasi Aplikasi Fleksi diharapkan mampu menghadirkan kemudahan dalam proses administrasi kepegawaian sekaligus memangkas proses kerja yang kurang efisien. Pada akhirnya, teknologi bukan hanya soal aplikasi dan sistem, tetapi tentang bagaimana pelayanan pemerintahan dapat bergerak lebih cepat, tertib, dan tepat.
Langkah tersebut sejalan dengan komitmen Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Melalui sosialisasi ini, Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk terus berjalan seiring dengan transformasi digital pemerintahan. Sebab, di balik sistem yang semakin modern, tetap ada kualitas aparatur yang menjadi penentu: seberapa jauh teknologi mampu diterjemahkan menjadi kerja yang profesional, pelayanan yang lebih baik, dan pemerintahan yang semakin dipercaya masyarakat. (*/Rigo Pramana)
