Bupati Arsal Aras Dorong Data Sawit Akurat untuk Menentukan Arah Pembangunan Mamuju Tengah
Mamuju Tengah, TOKATA.id - Bupati Mamuju Tengah Dr. H. Arsal Aras secara resmi membuka Workshop Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Bidang Kelapa Sawit, Selasa (8/9/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menyusun langkah strategis dalam pengembangan sekaligus pengawasan industri kelapa sawit di daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Arsal Aras menyoroti sejumlah persoalan mendasar dalam tata kelola industri sawit nasional. Salah satunya terkait dugaan praktik manipulasi harga crude palm oil (CPO) yang dinilai berpotensi merugikan penerimaan negara.
Menurutnya, persoalan tersebut telah berlangsung dalam kurun waktu panjang. Ia menggambarkan adanya praktik penjualan produk sawit ke luar negeri dengan harga rendah kepada perusahaan yang masih berada dalam satu kepemilikan, sebelum produk tersebut kembali dipasarkan dengan harga jauh lebih tinggi.
“Selama kurang lebih 30 tahun ada permainan tersebut. CPO dikirim ke Singapura hanya sekadar dokumen, lalu dijual kembali dengan harga dua kali lipat lebih tinggi. Akibatnya, negara kehilangan pendapatan pajak yang sangat besar,” kata Arsal.
Selain persoalan harga, Arsal juga menyinggung keberadaan perkebunan sawit yang diduga melampaui izin yang diberikan, bahkan masuk ke kawasan hutan. Secara nasional, luas lahan yang menjadi persoalan tersebut disebut mencapai sekitar 4,7 juta hektare.
Kondisi itu, kata dia, menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, mengingat sektor sawit merupakan salah satu potensi penting yang menopang perekonomian daerah.
Karena itu, Arsal menekankan pentingnya ketersediaan data yang akurat dan terverifikasi mengenai luas perkebunan kelapa sawit di Mamuju Tengah. Saat ini, luasan yang berkembang masih berupa perkiraan, yakni sekitar 36 ribu hektare.
Padahal, menurutnya, data yang pasti merupakan fondasi penting dalam menghitung bagi hasil, menyusun kebijakan, hingga menentukan arah pembangunan infrastruktur di daerah.
“Kita tidak bisa berdebat dengan pemerintah pusat jika data kita tidak jelas. Melalui kegiatan pendataan ini, kita ingin mengetahui berapa luas yang benar-benar ada, baik perkebunan inti, plasma maupun milik masyarakat,” tuturnya.
Arsal mengapresiasi proses penyusunan Rencana Aksi Daerah Bidang Kelapa Sawit tersebut. Ia berharap dokumen yang dihasilkan dapat segera diselesaikan dan menjadi pijakan yang tepat sasaran dalam merancang pembangunan Mamuju Tengah ke depan.
Ia menilai dokumen tersebut tidak sekadar menjadi arsip perencanaan, tetapi harus mampu diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret, termasuk pembangunan infrastruktur jalan yang dapat menjangkau kawasan perkebunan dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Bupati juga meminta dukungan serta masukan dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perusahaan perkebunan, instansi terkait, hingga pemerintah desa. Sinergi tersebut dinilai penting agar data dan kebijakan yang disusun benar-benar akurat, transparan, dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Mamuju Tengah.
“Tutupnya.”
Kegiatan workshop dihadiri Bupati Mamuju Tengah, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Mamuju Tengah, konsultan dari Universitas Tadulako, perwakilan BPS, pimpinan perusahaan sawit, serta sejumlah perangkat daerah terkait, Selasa, 8/9/2026, di Mamuju Tengah. (Advetorial/Rigo Pramana)
