Sinergi Dukcapil dan Dinas Pangan Sulbar, Data Kependudukan Jadi Basis Perencanaan
Mamuju, TOKATA.id – Data bukan sekadar deretan angka. Di tangan pemerintah, data adalah pijakan untuk membaca kebutuhan masyarakat sekaligus menentukan ke mana sebuah kebijakan harus diarahkan.
Semangat itulah yang mengemuka saat Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan Tim Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (12/8/2026).
Pertemuan yang berlangsung di ruang tamu Kantor Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut hasil rapat koordinasi dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pemanfaatan data kependudukan. Tim diterima langsung Sekretaris Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Agus.
Koordinasi ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, kolaboratif, dan berbasis data, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Data kependudukan yang akurat dan terintegrasi menjadi salah satu fondasi penting dalam merancang pembangunan. Dengan basis data yang tepat, program pemerintah diharapkan tidak berhenti pada perencanaan administratif, tetapi benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Kunjungan Tim Dukcapil merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi dan penandatanganan PKS yang telah dilaksanakan sebelumnya. Koordinasi lanjutan dilakukan ke sejumlah perangkat daerah untuk membahas kebutuhan teknis pemanfaatan data secara lebih terperinci.
Langkah tersebut juga menyasar perangkat daerah yang belum mengikuti kegiatan sebelumnya, terutama untuk menyamakan pemahaman teknis serta menindaklanjuti proses penandatanganan PKS bagi kepala perangkat daerah yang berhalangan hadir pada kegiatan terdahulu.
Dalam pertemuan di Dinas Pangan, Tim Kerja Dukcapil memaparkan mekanisme pemanfaatan data kependudukan, kebutuhan data, serta pihak-pihak yang akan terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatannya di lingkungan perangkat daerah.
Sekretaris Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Agus, menyambut pembahasan tersebut sebagai bagian dari penguatan koordinasi lintas perangkat daerah. Pertemuan berlangsung komunikatif, terutama dalam mengurai kebutuhan teknis pemanfaatan data kependudukan di lingkungan Dinas Pangan.
Menurut Agus, koordinasi secara langsung diperlukan untuk menyamakan persepsi antara Dinas Dukcapil dan perangkat daerah sebagai pengguna data. Kesamaan pemahaman dinilai penting agar pelaksanaan kerja sama berjalan tertib dan mampu menjawab kebutuhan masing-masing perangkat daerah.
Pemanfaatan data kependudukan memiliki arti strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan. Data yang valid dapat menjadi dasar dalam menentukan sasaran program, memetakan kebutuhan masyarakat, hingga mengevaluasi berbagai intervensi pembangunan yang telah dijalankan.
Bagi Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, integrasi data kependudukan dapat memperkuat perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pangan. Ketepatan data diharapkan membantu pemerintah memastikan intervensi pembangunan pangan menyentuh kelompok masyarakat sesuai sasaran yang telah ditetapkan.
Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Suyuti Marzuki, turut menyampaikan dukungannya terhadap kerja sama pemanfaatan data kependudukan tersebut.
Menurut Suyuti, ketersediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan kebutuhan mendasar bagi perangkat daerah dalam menyusun perencanaan maupun menjalankan berbagai program pembangunan.
“Kami menyambut baik koordinasi dan kerja sama ini. Data kependudukan yang akurat sangat dibutuhkan dalam mendukung perencanaan program, sehingga kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan dapat lebih tepat sasaran serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Sinergi antarperangkat daerah perlu terus diperkuat agar pemanfaatan data dapat berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Suyuti.
Ia menambahkan, penguatan koordinasi dan integrasi data merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Kami berharap kerja sama ini tidak hanya menjadi pemenuhan administrasi, tetapi benar-benar dapat memberikan manfaat dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Semakin baik data yang kita miliki, semakin baik pula dasar kita dalam mengambil kebijakan dan menentukan program yang tepat,” tambahnya.
Selain membahas mekanisme pemanfaatan data, pertemuan tersebut juga menjadi ruang untuk mengidentifikasi kebutuhan teknis, pejabat yang menangani urusan terkait, serta operator yang nantinya berperan dalam proses pemanfaatan data kependudukan.
Tim Dukcapil turut mengharapkan dukungan masing-masing perangkat daerah dengan menyediakan waktu bagi Tim Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan koordinasi dan pembahasan teknis sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Melalui koordinasi tersebut, Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data. Sinergi dengan Dinas Dukcapil diharapkan mampu memastikan data kependudukan dimanfaatkan secara tepat, aman, tertib, dan sesuai ketentuan.
Pada akhirnya, kerja sama lintas perangkat daerah ini diharapkan melahirkan perencanaan pembangunan yang lebih presisi, pelayanan publik yang lebih efektif, serta program pemerintah yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Sebab, ketika data dikelola dengan baik, kebijakan memiliki pijakan yang lebih kokoh. Dari sana, pemerintah dapat membaca kebutuhan dengan lebih jernih dan mengarahkan pembangunan ke sasaran yang benar-benar membutuhkan.
(*/Rigo Pramana)
