Senter KIM Pasangkayu: Ketika Internet Menjadi Jalan Menuju Keadilan Pembangunan

Pasangkayu, TOKATA.id – Internet kini bukan lagi sekadar jendela menuju dunia, melainkan telah menjelma menjadi bagian dari denyut kehidupan masyarakat. Di dalamnya ada ruang belajar, pasar, pelayanan publik, hingga peluang untuk menjemput kesejahteraan.

Kesadaran itulah yang mengemuka dalam pelaksanaan Sekolah Internet Komunitas Informasi Masyarakat (Senter KIM) di Kabupaten Pasangkayu, Jumat, 21 Agustus 2026. Program edukasi digital yang dihadirkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar Suhardi Duka tersebut diarahkan untuk membekali masyarakat di tingkat akar rumput agar mampu beradaptasi dengan derasnya perkembangan teknologi.

Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian, dan Statistik (Kominfopers) Kabupaten Pasangkayu, Zulfikar, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya program tersebut. Menurutnya, derasnya arus digitalisasi merupakan kenyataan yang tak mungkin dihindari, sehingga masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk menghadapinya secara bijak.

"Lewat program ini, Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) diharapkan mampu mengambil peran penting sebagai motor penggerak literasi digital di tengah warga," ujar Zulfikar.

Ia menilai KIM memiliki posisi strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan pendekatan yang menyatu dengan kehidupan warga serta penggunaan bahasa yang sederhana, pesan-pesan pembangunan diyakini dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan mudah dipahami.

Karena itu, Zulfikar menekankan pentingnya penguatan kapasitas teknis anggota KIM, terutama dalam memproduksi konten kreatif. Informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah, katanya, perlu dikemas secara menarik, komunikatif, sekaligus tepat sasaran agar tidak berhenti sebagai pesan formal, tetapi benar-benar hadir sebagai pengetahuan yang berguna bagi masyarakat.

Di ruang yang sama, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Suraidah Suhardi, kembali hadir sebagai narasumber. Ia mengangkat persoalan yang menjadi fondasi dari seluruh percakapan digital tersebut: akses internet.

Dalam pemaparannya, Suraidah menegaskan bahwa internet di era sekarang bukan lagi kemewahan, melainkan bagian integral dari infrastruktur dan layanan publik. Konektivitas digital telah menjadi penghubung masyarakat dengan pendidikan, pertanian, UMKM, pemerintahan, hingga berbagai peluang ekonomi.

Karena itu, persoalan jaringan tidak semestinya dilihat hanya sebagai perkara ada atau tidaknya sinyal. Lebih jauh, ia merupakan persoalan keadilan pembangunan—tentang sejauh mana negara mampu memastikan setiap warga, termasuk mereka yang tinggal di pelosok, memperoleh kesempatan yang sama untuk tumbuh.

Suraidah membeberkan kondisi Sulawesi Barat pada 2025. Sekitar 30,25 persen desa masih tergolong blank spot atau mengalami lemahnya sinyal, sementara 38,67 persen fasilitas layanan publik belum memiliki koneksi internet.

Angka tersebut, menurutnya, memperlihatkan bahwa kesenjangan konektivitas masih menjadi pekerjaan besar. Ketika sebuah wilayah belum terhubung, yang tertinggal bukan hanya sinyal, tetapi juga akses terhadap informasi, pelayanan, pengetahuan, dan peluang ekonomi.

"Untuk APBD itu tidak cukup untuk memenuhi infrastruktur jaringan dengan wilayah terbilang luas," ujarnya.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan. Salah satu langkah yang ditempuh ialah memperkuat kerja sama dengan BAKTI Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Salah satunya melalui kerja sama dengan BAKTI Komdigi, ini terus kita dorong bagaimana persoalan blankspot di daerah dapat kita atasi secara bertahap," pungkasnya.

Namun, membangun jaringan hanyalah separuh dari perjalanan. Ketika akses telah terbuka, tantangan berikutnya adalah memastikan masyarakat mampu menggunakannya secara cerdas dan bertanggung jawab.

Suraidah mengingatkan, derasnya arus informasi juga membawa konsekuensi berupa maraknya hoaks dan berbagai bentuk disinformasi. Dalam konteks itulah, KIM dituntut untuk tidak berhenti sebagai penyampai informasi.

KIM, kata dia, harus naik kelas menjadi penggerak literasi digital yang mampu menjembatani hubungan antara pemerintah, masyarakat, desa, hingga dunia usaha.

Sebab, konektivitas pada akhirnya bukan semata perkara perangkat dan menara jaringan. Ia adalah tentang manusia yang memperoleh kesempatan untuk belajar, petani yang menemukan pasar, pelaku UMKM yang membuka akses lebih luas, serta warga yang dapat menikmati pelayanan publik tanpa dibatasi jarak.

"Tugas bersama saat ini bukan hanya memastikan warga mendapatkan sinyal, tetapi menjamin masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Konektivitas digital diharapkan betul-betul terhubung dengan pelayanan publik, akses pasar, pengetahuan, dan peluang kesejahteraan."

Di titik itulah Senter KIM menemukan maknanya. Program ini bukan sekadar mengajarkan masyarakat menggunakan internet, tetapi menjadi ikhtiar untuk memastikan teknologi tidak tumbuh sebagai menara yang jauh dari kehidupan warga. Sebaliknya, teknologi diharapkan menjadi jalan yang menghubungkan masyarakat dengan pengetahuan, pelayanan, dan masa depan yang lebih setara. (*/Rigo Pramana)