Mamuju, TOKATA.id – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat memperkuat sinergi dengan PT PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Sulawesi Barat dalam mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke wilayah terpencil.

Sinergi itu mengemuka dalam pertemuan dan silaturahmi Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar, Qamaruddin Kamil, bersama jajaran bidang ketenagalistrikan dengan Manajer PT PLN UP2K Sulbar yang baru menjabat, Heryanto. Pertemuan berlangsung di Kantor PLN UP2K Sulbar, Mamuju, Kamis, 13 Agustus 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Heryanto memaparkan rencana pembangunan program Listrik Desa (Lisdes) di Sulawesi Barat pada 2026. Program itu ditargetkan menyasar 84 lokasi, termasuk empat desa yang sama sekali belum memiliki jaringan listrik PLN.

Keempat desa tersebut yakni Desa Ulumambi dan Desa Sikamase di Kecamatan Bambang, Desa Pangandaran di Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, serta Desa Siraun di Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju. Adapun lokasi lainnya merupakan desa yang telah teraliri listrik, tetapi masih memiliki dusun-dusun yang belum menikmati sambungan PLN.

Heryanto juga memastikan sejumlah lokasi yang sebelumnya menjadi perhatian publik melalui media sosial akan segera mendapatkan layanan kelistrikan. Dusun Marende dan Cendana, Desa Kaleok, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, misalnya, masuk dalam rencana pembangunan jaringan listrik.

Sementara itu, pembangunan jaringan menuju Dusun Tandipura dan Atolibani masih menunggu proses perizinan lantaran berada di kawasan hutan lindung.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 316 Tahun 2025, target Lisdes 2026 pada tahap awal mencakup delapan dusun dengan 797 calon pelanggan. Infrastruktur yang direncanakan meliputi jaringan tegangan menengah (JTM) sepanjang 44,07 kilometer sirkuit (kms), jaringan tegangan rendah (JTR) sepanjang 14,49 kms, serta gardu berkapasitas 500 kVA.

Namun, PLN menyatakan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut hingga mencakup 84 lokasi sepanjang 2026.

Di lapangan, percepatan pembangunan masih menghadapi sejumlah tantangan. Kondisi akses jalan menuju sebagian lokasi tergolong rusak dan ekstrem. Selain itu, sejumlah titik pembangunan berada di kawasan hutan yang membutuhkan proses perizinan.

Karena itu, PLN meminta dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan pemerintah kabupaten melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK). Dukungan tersebut terutama diperlukan untuk membuka dan memperbaiki akses jalan menuju lokasi pembangunan Lisdes, sehingga distribusi material dapat berjalan lebih lancar dan pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai kewenangan masing-masing.

PLN juga berharap dukungan pemerintah dalam mempercepat proses perizinan untuk melintasi kawasan hutan pada 13 lokasi yang masuk dalam rencana pembangunan 2026.

Menanggapi paparan tersebut, Qamaruddin Kamil menyebut Sulawesi Barat masih memiliki 18 desa yang belum teraliri listrik PLN. Ia mengapresiasi langkah PLN yang tahun ini menargetkan pembangunan jaringan pada empat desa baru.

Menurutnya, kehadiran manajer baru PLN UP2K Sulbar menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara PLN dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, khususnya dalam mempercepat pemerataan elektrifikasi.

Qamaruddin juga menyoroti kondisi kelistrikan di Pulau Karampuang yang berstatus sebagai wilayah usaha ketenagalistrikan. Menurut dia, pasokan listrik di pulau tersebut saat ini hanya mampu menyala maksimal 4–5 jam per hari.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, kata dia, tengah meminta pengelola Wilayah Usaha (Wilus) PT Karampuang Multi Daya segera meningkatkan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus bertambah seiring pertumbuhan penduduk.

Jika persoalan tersebut tidak segera ditangani, Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM akan melakukan evaluasi terhadap kinerja pengelola wilayah usaha tersebut.

Secara terpisah, Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan, menyampaikan ucapan selamat datang kepada Manajer PT PLN UP2K Sulbar yang baru. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan PLN untuk menjawab berbagai tantangan elektrifikasi di Sulawesi Barat.

Kolaborasi tersebut, kata Bujaeramy, sejalan dengan Pancadaya yang menjadi arah pembangunan yang diusung Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dalam mewujudkan visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera”.

“Melalui program Listrik Desa dan bantuan penyambungan listrik rumah tangga miskin, diharapkan target penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dapat tercapai,” kata Bujaeramy.

Ia berharap pembangunan ketenagalistrikan, termasuk program Listrik Desa, dapat berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, terutama mereka yang bermukim di wilayah terpencil dan perbatasan.

Sebab, bagi masyarakat di pelosok, hadirnya listrik bukan sekadar menyalakan lampu di malam hari. Ia membuka ruang bagi pendidikan, menggerakkan ekonomi, memperpanjang waktu produktif, dan menghadirkan harapan bahwa pembangunan tidak berhenti di batas-batas geografis.

Dengan sinergi pemerintah daerah dan PLN, pemerataan listrik di Sulawesi Barat diharapkan menjadi bagian penting dari perjalanan menuju daerah yang semakin maju dan sejahtera.

(*/Rigo Pramana)*