Perkuat Tata Kelola REDD+, DLHK Sulbar Dorong Pelaporan Safeguard yang Transparan
Mamuju, TOKATA.id – Upaya memperkuat tata kelola lingkungan dan kehutanan di Sulawesi Barat terus digulirkan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Workshop Penguatan Kapasitas dan Pendampingan Pelaporan Safeguard SIS REDD+ di Hotel Aflah Mamuju, 12–13 Agustus 2026.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, mulai pukul 08.00 WITA hingga selesai, itu dibuka langsung Kepala DLHK Sulbar Zulkifli Manggazali, didampingi Sekretaris DLHK Sulbar Suharnani Kahir.
Workshop tersebut diikuti sejumlah perangkat daerah dan unsur terkait, antara lain DLHK Sulbar, Sekretariat Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Berdasarkan undangan, sebanyak 21 peserta tercatat mengikuti kegiatan tersebut.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menyinkronkan dan mengoptimalkan program serta kegiatan kerja sama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Lembaga Perantara (LEMTARA) Sulawesi Cipta Forum (SCF) melalui program RBP GCF REDD+ Output II.
Lebih dari sekadar forum peningkatan kapasitas, workshop tersebut menjadi ruang untuk memperkuat penerapan Safeguards Information System (SIS) REDD+ di Sulawesi Barat. Sistem ini memiliki posisi penting dalam memastikan pelaksanaan REDD+ tidak hanya berorientasi pada penurunan emisi, tetapi juga berjalan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, transparansi, dan akuntabilitas.
Langkah tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dalam mendorong pengendalian perubahan iklim sekaligus memperkuat perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.
Dalam sambutannya, Kepala DLHK Sulbar Zulkifli Manggazali, yang juga Wakil Ketua Pokja REDD+ Sulawesi Barat, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, narasumber, fasilitator, Tim Pokja Safeguard REDD+, Yayasan SCF, serta perangkat daerah terkait yang telah berkontribusi dalam kegiatan tersebut.
Menurut Zulkifli, penguatan SIS REDD+ merupakan bagian penting dari upaya memastikan implementasi REDD+ berlangsung secara transparan dan akuntabel, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap lingkungan maupun kepentingan sosial masyarakat.
Ia berharap workshop itu tidak berhenti sebagai forum berbagi pengetahuan, tetapi mampu melahirkan pemahaman bersama, mempererat koordinasi antar-OPD, serta meningkatkan kualitas data dan bukti dukung dalam pelaporan Safeguard SIS REDD+.
“Workshop ini harus menjadi ruang kerja bersama untuk menghasilkan sesuatu yang konkret,” tegas Zulkifli.
Ia juga mengajak seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan secara aktif, terbuka, dan kolaboratif. Menurutnya, setiap hasil pembahasan perlu diterjemahkan ke dalam langkah nyata dan ditindaklanjuti setelah workshop berakhir.
Sebab, keberhasilan implementasi REDD+ pada akhirnya tidak semata diukur dari seberapa besar emisi dapat ditekan. Di dalamnya juga terdapat tanggung jawab yang lebih luas: memastikan masyarakat tetap terlindungi, keanekaragaman hayati terjaga, dan lingkungan dapat diwariskan dalam keadaan yang tetap lestari.
Melalui workshop ini, DLHK Sulbar berharap kapasitas dan pemahaman para pemangku kepentingan terhadap penerapan SIS REDD+ semakin kuat. Pada saat yang sama, koordinasi lintas sektor diharapkan kian solid sehingga implementasi REDD+ di Sulawesi Barat dapat berjalan lebih terukur, transparan, dan berkelanjutan.
(*/Rigo Pramana)
