Pastikan Data Keuangan Akurat, BPKAD Sulbar Dampingi Penginputan Saldo Awal 2026
Mamuju, TOKATA.id – Ketelitian pada angka menjadi pijakan penting dalam menjaga kesinambungan pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi menggelar pendampingan atau coaching clinic penginputan Saldo Awal Tahun Anggaran 2026 pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, Rabu–Kamis, 19–20 Agustus 2026, tersebut digelar di Ruang Rapat SPBE BPKAD Provinsi Sulawesi Barat. Para bendahara dan operator Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terlibat langsung dalam proses pendampingan untuk memastikan data awal keuangan tahun berjalan tercatat secara tepat dan sesuai ketentuan.
Langkah tersebut sejalan dengan upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Melalui penguatan administrasi dan akuntansi keuangan daerah, pemerintah daerah terus mendorong terciptanya pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pendampingan dipimpin Plt. Kasubid Akuntansi BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Indah Mustika Sari, bersama Tenaga Teknis SIPD Wilayah Sulawesi Barat, Azis. Pendampingan dilakukan secara langsung kepada bendahara dan operator SKPD guna memastikan proses penginputan Saldo Awal Tahun Anggaran 2026 berjalan sesuai data keuangan masing-masing perangkat daerah serta mengikuti mekanisme yang berlaku dalam aplikasi SIPD.
Indah Mustika Sari menjelaskan, penginputan Saldo Awal merupakan tahapan penting dalam siklus akuntansi pemerintah daerah. Data tersebut menjadi jembatan yang menghubungkan pencatatan keuangan tahun sebelumnya dengan transaksi pada tahun berjalan.
“Saldo Awal merupakan saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi dasar pencatatan transaksi pada tahun berjalan. Karena itu, data yang diinput harus dipastikan sesuai dengan saldo akhir yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Indah.
Menurutnya, coaching clinic tersebut tidak sekadar memberikan pemahaman teknis mengenai penggunaan aplikasi, tetapi juga menjadi ruang untuk memastikan kesesuaian antara data yang diinput dan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan.
“Melalui coaching clinic ini, kami mendampingi bendahara dan operator SKPD agar dapat memahami proses penginputan sekaligus melakukan pengecekan terhadap data yang dimasukkan ke dalam SIPD,” ujarnya.
Ia menambahkan, ketepatan penginputan Saldo Awal akan berpengaruh terhadap proses pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan pada periode berjalan. Kesalahan pada tahap awal, sekecil apa pun, berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian pada tahapan berikutnya.
“Harapannya, setelah kegiatan ini seluruh SKPD dapat menyelesaikan penginputan Saldo Awal dengan data yang valid dan sesuai. Dengan demikian, tidak terjadi perbedaan atau ketidaksesuaian data yang dapat memengaruhi proses akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah,” tambahnya.
Dalam perspektif akuntansi pemerintahan, Saldo Awal merupakan bagian penting untuk menjamin kesinambungan data keuangan antarperiode. Data tersebut menjadi dasar pencatatan transaksi tahun berjalan sehingga laporan keuangan pemerintah daerah dapat disajikan secara wajar, konsisten, dan akuntabel sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Sementara itu, Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menegaskan pentingnya ketelitian seluruh perangkat daerah dalam setiap tahapan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah.
“Penginputan Saldo Awal bukan sekadar proses administratif pada aplikasi, tetapi merupakan bagian penting dari siklus pengelolaan keuangan daerah. Ketepatan data sejak awal akan mendukung kualitas proses akuntansi dan pada akhirnya menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal, transparan, dan akuntabel,” ujar Ali Chandra.
Ia juga mengapresiasi pendampingan yang dilaksanakan Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi bersama tenaga teknis SIPD. Menurutnya, sinergi antara BPKAD, bendahara, dan operator SKPD merupakan salah satu kunci agar implementasi SIPD dapat berjalan optimal.
“Melalui pendampingan seperti ini, kita ingin memastikan seluruh SKPD memiliki pemahaman dan kemampuan teknis yang sama dalam mengelola data keuangan melalui SIPD. Saya berharap para bendahara dan operator dapat mengikuti proses ini dengan teliti serta segera menindaklanjuti apabila masih terdapat data yang perlu diperbaiki atau dikonfirmasi,” katanya.
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari ikhtiar BPKAD Provinsi Sulawesi Barat memperkuat kualitas pengelolaan keuangan daerah berbasis sistem informasi. Sebab, di balik deretan angka dan baris data, terdapat fondasi penting bagi pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.
Dengan data yang akurat, proses akuntansi yang tertib, dan koordinasi yang solid antarperangkat daerah, penyusunan laporan keuangan diharapkan berjalan lebih efektif. Pada akhirnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, transparan, dan akuntabel di Provinsi Sulawesi Barat. (*/Rigo Pramana)
