Merawat Demokrasi, Menjaga Persatuan: Pesan Kesbangpol Sulbar untuk Generasi Muda
Mamuju, TOKATA.id – Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Yusuf Tahir, menjadi narasumber dalam diskusi yang digelar Forum Masyarakat Intelektual (FORMAL) Sulbar dengan tema “Mengawal Demokrasi, Merawat Kebangsaan Menuju Sulbar Maju dan Sejahtera”. Kegiatan berlangsung pada 23–24 Agustus 2026 di Hotel D’Sanum, Mamuju.
Diskusi tersebut mempertemukan berbagai unsur masyarakat, mulai dari kelompok pemuda, mahasiswa, hingga elemen masyarakat lainnya. Mewakili Kesbangpol Sulbar, Yusuf menyampaikan materi mengenai pentingnya menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian sebagai fondasi demokrasi yang sehat.
Menurut Yusuf, demokrasi tidak semestinya dimaknai sebatas pesta lima tahunan melalui pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Lebih jauh, kualitas demokrasi justru dapat dirasakan dari cara masyarakat menjalani kehidupan bersama—menghormati perbedaan, menjaga persatuan, serta memperjuangkan keadilan.
“Demokrasi yang sehat tidak cukup hanya dilihat dari pelaksanaan pemilu dan pilkada, tetapi juga harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari melalui pengamalan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial,” ujar Yusuf.
Ia menegaskan, perbedaan pandangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan demokratis. Perbedaan, kata dia, tidak seharusnya menjadi jurang yang memisahkan, melainkan ruang untuk mempertemukan gagasan melalui dialog dan musyawarah demi menemukan kesepakatan bersama.
Karena itu, pengamalan Pancasila perlu diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Di antaranya dengan menaati hukum, memenuhi kewajiban sebagai warga negara, menjaga persatuan dan kesatuan, menggunakan hak politik secara bertanggung jawab, serta turut mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.
Nilai-nilai tersebut sejalan dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, yang menempatkan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel sebagai salah satu misi pembangunan daerah.
Dalam kehidupan demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik tidak berdiri sendiri. Ia membutuhkan masyarakat yang aktif, ruang publik yang terbuka, kepatuhan terhadap aturan, serta pengawasan yang kritis namun tetap konstruktif.
Diskusi yang digelar FORMAL Sulbar pun menjadi ruang untuk merawat percakapan kebangsaan. Di tengah perbedaan yang terus tumbuh, demokrasi membutuhkan warga yang bukan hanya mampu menyampaikan suara, tetapi juga bersedia mendengar, berdialog, dan menjaga persatuan.
Melalui forum semacam ini, generasi muda dan masyarakat diharapkan semakin memahami bahwa demokrasi bukan sekadar momentum di bilik suara, melainkan ikhtiar bersama untuk menghadirkan kehidupan berbangsa yang berkeadilan dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. (*/Rigo Pramana)
