BPKAD Sulbar dan Bappeda Majene Perkuat Sinergi Perubahan APBD 2026
Mamuju, TOKATA.id – Pengelolaan anggaran daerah bukan sekadar perkara angka yang tersusun dalam dokumen, melainkan fondasi bagi keberlanjutan program pembangunan dan pelayanan publik. Dalam kerangka itulah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Majene terkait proses perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Koordinasi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (20/8/2026).
Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Abd. Kuddus, didampingi Plt. Kasubbid Anggaran dan Bina Kabupaten Wilayah II, Amir Hamzah, menerima kunjungan Kepala Bappeda Kabupaten Majene, Andi Amriana Chairani, yang didampingi Kepala Bidang Makro.
Pertemuan itu membahas sejumlah hal teknis dan substantif berkaitan dengan proses perubahan APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Koordinasi menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan penganggaran antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten agar setiap tahapan berjalan sesuai regulasi, sekaligus tetap berpijak pada kebutuhan pembangunan daerah.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Kepala Bappeda Kabupaten Majene, Andi Amriana Chairani, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari koordinasi Pemerintah Kabupaten Majene dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk memperoleh masukan sekaligus menyelaraskan proses perubahan APBD 2026.
“Koordinasi ini kami lakukan untuk memastikan proses perubahan APBD Kabupaten Majene Tahun 2026 dapat berjalan dengan baik, sesuai regulasi dan tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Kami juga ingin mendapatkan masukan teknis dari BPKAD Provinsi Sulawesi Barat terhadap beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam proses tersebut,” ujar Andi Amriana.
Menurutnya, penyelarasan sejak tahap perencanaan menjadi penting agar perubahan anggaran tidak berhenti sebagai proses administratif, tetapi benar-benar mampu menopang prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Abd. Kuddus, menegaskan bahwa pihaknya terus membuka ruang koordinasi dengan pemerintah kabupaten sebagai bagian dari pendampingan dalam proses pengelolaan keuangan daerah.
“Koordinasi seperti ini penting untuk menyamakan persepsi, khususnya terkait proses perubahan APBD Tahun 2026. Kami memberikan penjelasan dan masukan sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku, sehingga Pemerintah Kabupaten Majene dapat mempersiapkan dokumen perubahan APBD secara lebih baik dan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan,” jelas Abd. Kuddus.
Ia menambahkan, koordinasi yang terbangun secara intensif diharapkan dapat meminimalkan potensi kekeliruan dalam setiap tahapan penganggaran. Dengan demikian, proses perubahan APBD dapat berjalan tertib, transparan, dan akuntabel.
Pertemuan tersebut pada akhirnya bukan hanya tentang menyelaraskan dokumen anggaran, melainkan juga memastikan bahwa setiap rupiah yang direncanakan memiliki arah dan manfaat yang jelas bagi masyarakat.
Melalui koordinasi yang berkesinambungan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Majene diharapkan mampu menjaga setiap tahapan perubahan APBD 2026 tetap efektif dan tepat waktu, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
BPKAD Provinsi Sulawesi Barat pun menegaskan komitmennya untuk terus mendorong tata kelola keuangan daerah yang baik, efektif, transparan, dan akuntabel melalui penguatan sinergi bersama pemerintah kabupaten di seluruh wilayah Sulawesi Barat. (*/Rigo Pramana)
