Mempercepat Elektrifikasi Sulbar: Sinergi Lisdes dan BPBL Jadi Kunci
Mamuju, TOKATA.id – Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat, Qamaruddin Kamil, menggelar pertemuan dan silaturahmi dengan Manajer PT. PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Sulawesi Barat, Heryanto, yang baru menjabat. Pertemuan berlangsung di Kantor PLN UP2K Sulbar di Mamuju pada Kamis, 13 Agustus 2026. Turut hadir Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan serta Pelaksana Bidang Ketenagalistrikan. Kegiatan ini bertujuan membangun sinergi dan koordinasi yang lebih erat dalam mendukung program ketenagalistrikan di Sulawesi Barat.
Dalam kesempatan itu, Manajer PT. PLN UP2K Sulbar, Heryanto, memaparkan rencana pembangunan Listrik Desa (Lisdes) di Sulawesi Barat pada tahun 2026 yang akan menyasar 84 lokasi. Ia juga menyampaikan sejumlah kendala krusial di lapangan. Pertama, kondisi akses jalan menuju lokasi pembangunan yang sebagian besar rusak dan ekstrem, sehingga pihak PLN meminta dukungan gubernur dan bupati melalui Dinas PUPR untuk membangun akses jalan guna memperlancar distribusi material dan mempercepat penyelesaian proyek. Kedua, banyak jalur jaringan yang melewati kawasan hutan lindung sehingga memerlukan proses perizinan panjang dari Kementerian Kehutanan. Ketiga, permasalahan yang tak kalah penting adalah masih sedikitnya perusahaan jasa penunjang ketenagalistrikan di Sulawesi Barat yang memiliki kualifikasi untuk pembangunan jaringan distribusi listrik.
Oleh karena itu, Manajer PT. PLN UP2K meminta kepada Dinas ESDM Sulbar agar dapat menginformasikan peluang pembangunan Lisdes di Sulbar kepada perusahaan jasa penunjang di luar Sulbar, melalui koneksi Dinas ESDM di provinsi lain, guna menjaring lebih banyak penyedia jasa pelaksana pembangunan Lisdes yang dapat mengikuti lelang yang diselenggarakan oleh PT. PLN.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar, Qamaruddin Kamil, menyampaikan bahwa saat ini setidaknya terdapat beberapa perusahaan jasa ketenagalistrikan yang telah diterbitkan izinnya melalui Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sulbar, dengan kualifikasi berbeda-beda, yang terbanyak untuk pembangunan transmisi, distribusi, dan pemanfaatan. Qamaruddin berharap Manajer PT. PLN UP2K Sulbar yang baru dapat senantiasa membangun sinergi yang kuat dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam percepatan pembangunan Lisdes. Selain itu, ia juga meminta kepada PT. PLN agar perusahaan jasa penunjang ketenagalistrikan yang izinnya tidak diterbitkan oleh Pemprov Sulbar tetapi beroperasi di Sulbar dan bekerja sama dengan PT. PLN UP2K, untuk dilakukan seleksi administrasi, khususnya memastikan bahwa perusahaan tersebut telah memiliki NPWP cabang, sehingga pencatatan administrasi keuangannya berada di Sulawesi Barat dan memberikan kontribusi pajak bagi daerah.
Secara terpisah, Qamaruddin Kamil menegaskan harapannya agar pembangunan Lisdes yang pada tahun 2026 menyasar 84 lokasi di seluruh Sulbar dapat berjalan beriringan dengan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) Kementerian ESDM. Menurutnya, pembangunan infrastruktur jaringan dan penyambungan rumah tangga miskin adalah dua sisi mata uang yang harus disinergikan untuk memaksimalkan dampak sosial.
"Pembangunan jaringan listrik melalui Lisdes yang digarap PLN agar sejalan dengan BPBL. Sehingga, Pemprov Sulbar melalui Dinas ESDM Sulbar dapat mengusulkan masyarakat kurang mampu di lokasi pembangunan Lisdes untuk menerima bantuan listrik gratis, tepat sasaran, dan tanpa pungutan biaya," ujar Qamaruddin di sela pertemuan.
Pernyataan ini merujuk pada program BPBL yang digelontorkan Kementerian ESDM melalui APBN, yang memberikan instalasi listrik gratis bagi rumah tangga tidak mampu serta menyasar wilayah terpencil dan terisolir. Hingga saat ini, rasio elektrifikasi PLN di Sulbar baru mencapai 90,94 persen atau terdapat 34.990 rumah tangga yang belum memiliki sambungan kWh meter PLN. Capaian ini masih menjadi yang terendah di kawasan regional Sulawesi, sehingga diperlukan percepatan dan terobosan dalam pelaksanaan program ketenagalistrikan di daerah ini. Qamaruddin juga mengajak para kepala desa dan lurah di seluruh Sulawesi Barat untuk segera menyampaikan usulan BPBL kepada Dinas ESDM Sulbar sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Hingga saat ini, tercatat baru 250 desa yang telah menyampaikan usulan BPBL dari total 684 desa di Sulawesi Barat. Hal ini menunjukkan masih banyak desa yang perlu didorong untuk mengusulkan warganya yang berhak menerima bantuan listrik gratis, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi sasaran pembangunan Lisdes.
"Kami membuka lebar pintu koordinasi bagi seluruh pemerintah desa dan kelurahan. Semakin cepat usulan disampaikan, semakin cepat kita dapat memproses dan mengadvokasi ke Kementerian ESDM agar bantuan dapat segera terealisasi," tambah Qamaruddin.
Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan, dalam keterangan terpisah menekankan pentingnya kolaborasi erat antara Pemprov Sulbar dan PLN untuk menyelesaikan berbagai tantangan elektrifikasi. Ia mengaitkan upaya ini dengan Pancadaya, yang menjadi arah pembangunan yang diusung Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka untuk mewujudkan Visi "Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera."
"Pancadaya merupakan lima pilar utama pembangunan yang menjadi pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Sulbar, meliputi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang berwawasan lingkungan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel," jelas Bujaeramy.
Bujaeramy juga menyampaikan bahwa salah satu fokus Pancadaya adalah pembangunan infrastruktur yang merata hingga ke pelosok daerah, termasuk di dalamnya akses listrik bagi desa-desa terpencil. Oleh karena itu, ia berharap pembangunan Listrik Desa dapat berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya di wilayah terpencil dan perbatasan.
"Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan ini merupakan fondasi utama dalam pilar Pancadaya, khususnya yang bertujuan mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tegas Bujaeramy. "Kami berharap usulan BPBL yang kami sampaikan ke Kementerian ESDM nantinya sejalan dengan rencana pembangunan Lisdes di Sulbar, sehingga program ini dapat berjalan secara terintegrasi dan tepat guna."
Bujaeramy berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dapat bergotong royong mewujudkan target pembangunan yang telah ditetapkan, termasuk dalam mendorong partisipasi aktif pemerintah desa dalam mengusulkan program BPBL bagi warganya.
Dengan sinergi yang kuat antara Pemprov Sulbar dan PT. PLN, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan target elektrifikasi nasional dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat dapat segera terwujud. Melalui sinergi antara program Lisdes dan BPBL yang sejalan dengan Pancadaya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat optimistis dapat mengejar target elektrifikasi menyeluruh dan memastikan keadilan akses energi bagi seluruh masyarakat, terutama di pelosok daerah. (*/Rigo Pramana)
