Kain Lotong Sembe Ikuti Evaluasi APBD 2026, DPMPTSP Sulbar Tekankan Kinerja dan Pelayanan
Mamuju, TOKATA.id - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat, Kain Lotong Sembe, mengikuti Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Rapat yang berlangsung pada Senin, 31 Agustus hingga Rabu, 2 September 2026 itu digelar di Ruang Rapat Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan tersebut diikuti Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam forum tersebut, Kain Lotong Sembe hadir bersama para ketua tim kerja di lingkungan DPMPTSP Sulbar. Monitoring dan evaluasi menjadi ruang untuk melihat kembali perjalanan pelaksanaan APBD, memastikan program bergerak sesuai rencana, sekaligus mengukur sejauh mana anggaran memberi dampak nyata bagi pembangunan daerah.
Langkah tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara efektif, tepat sasaran, dan bertanggung jawab.
Kain Lotong Sembe mengatakan, monitoring dan evaluasi merupakan momentum penting untuk mengukur capaian program dan kegiatan yang telah direncanakan, sekaligus mengidentifikasi berbagai hal yang masih perlu diperbaiki.
“Kami berkomitmen untuk memastikan seluruh program dan kegiatan DPMPTSP Sulawesi Barat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Hasil monitoring ini akan menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan,” ujarnya.
Menurutnya, pengelolaan anggaran tidak semata berbicara tentang serapan, tetapi juga tentang manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, setiap program dan kegiatan di lingkungan DPMPTSP diarahkan agar mampu memperkuat kinerja pemerintahan sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik.
Melalui monitoring dan evaluasi tersebut, DPMPTSP Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam membangun tata kelola anggaran yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab.
Pada akhirnya, setiap rupiah yang dikelola diharapkan tidak berhenti sebagai angka dalam laporan, tetapi menjelma menjadi kerja nyata bagi pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (*/Rigo Pramana)
