Jaga Harga Ikan Tetap Stabil, Sulbar Siapkan Strategi dari Budidaya hingga Cold Storage
Mamuju, TOKATA.id — Menjaga harga pangan tetap stabil bukan semata perkara menahan laju kenaikan harga. Di balik angka inflasi, ada mata rantai yang mesti dijaga tetap utuh: produksi, distribusi, penyimpanan, hingga ketersediaan komoditas di tengah masyarakat.
Hal itulah yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat pengendalian inflasi, khususnya melalui penguatan sektor perikanan.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Sekprov Sulbar Junda Maulana, Pemprov Sulbar terus mendorong sinergi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan pangan di daerah.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Teknis Pengendalian Inflasi yang digelar Kamis, 20 Agustus 2026, di Ruang Rapat Biro Ekbang Setda Provinsi Sulbar.
Rapat dipimpin Asisten II Rachmad, dengan Kepala Biro Ekbang Firman bertindak sebagai moderator. Pertemuan turut dihadiri Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan, Tenaga Ahli Gubernur Bidang Pangan dan Inflasi, Deputi Bank Indonesia Perwakilan Sulbar, serta perwakilan Kepala BPKPD Sulbar.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar, Safaruddin, S. DM, turut menghadiri rapat didampingi sejumlah staf. Dalam forum tersebut, ia menekankan pentingnya memperkuat sektor perikanan sebagai salah satu bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
Menurut Safaruddin, DKP Sulbar telah mengusulkan program pengembangan budidaya air tawar menggunakan kolam, terutama di wilayah kabupaten yang relatif jauh dari laut. Program tersebut diharapkan mampu mendongkrak produksi ikan air tawar sekaligus memperkuat ketersediaan pangan masyarakat.
“DKP telah mengusulkan program pengembangan budidaya air tawar dengan kolam di kabupaten yang terbilang jauh dari laut. Selain itu, kami juga berupaya melibatkan punggawa dan lembaga-lembaga kenelayanan agar bersama-sama berperan dalam upaya pengendalian inflasi di bidang perikanan,” ujar Safaruddin.
Ia menilai, pengendalian inflasi di sektor perikanan tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah. Diperlukan keterlibatan pelaku usaha, punggawa, kelompok nelayan, hingga lembaga kenelayanan agar mata rantai produksi dan distribusi komoditas perikanan dapat bergerak lebih efektif.
Di sisi lain, Kepala Biro Ekbang Firman menegaskan pentingnya kesiapan Sulawesi Barat dalam beradaptasi dengan berbagai program pemerintah pusat yang diarahkan ke daerah.
Dari sisi kebijakan dan dukungan sektor keuangan, Deputi Bank Indonesia Perwakilan Sulbar menyampaikan bahwa penyediaan cold storage dapat menjadi salah satu solusi untuk menjaga stabilitas harga komoditas perikanan.
Fasilitas penyimpanan tersebut dinilai penting untuk menjaga ketersediaan ikan sehingga distribusi tidak sepenuhnya bergantung pada hasil tangkapan maupun kondisi produksi harian. Dengan demikian, pasokan dapat dikelola secara lebih terukur ketika terjadi perubahan produksi atau permintaan.
Bank Indonesia juga menilai keberadaan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung berbagai program pemerintah pusat yang ditempatkan di daerah.
Selain cold storage berskala besar, pengembangan mini cold storage juga dinilai dapat menjadi alternatif. Skema tersebut dinilai lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah sekaligus dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.
Bank Indonesia Perwakilan Sulbar menyatakan kesiapan untuk mendukung kebijakan yang disusun Pemprov Sulbar, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi.
Rapat tersebut juga membahas sejumlah agenda strategis lainnya yang berkaitan dengan pengendalian inflasi di Sulawesi Barat, termasuk penguatan koordinasi dan sinkronisasi program antarinstansi.
Di tengah dinamika harga pangan yang kerap dipengaruhi musim, produksi, distribusi, dan daya simpan, penguatan sektor perikanan menjadi bagian penting dari upaya membangun ketahanan pangan daerah.
Melalui sinergi pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, nelayan, pembudidaya, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, Sulawesi Barat berupaya membangun sistem pangan yang lebih kuat, adaptif, dan berkelanjutan.
Sebab, stabilitas harga pada akhirnya bukan sekadar deretan angka dalam laporan inflasi. Ia menyentuh hal yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari: memastikan pangan tetap tersedia, cukup, dan terjangkau di meja masyarakat.
(*/Rigo Pramana)
