Herdin Ismail: Administrator Harus Mampu Menerjemahkan Kebijakan Menjadi Kinerja
Mamuju, TOKATA.id - Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, menjadi narasumber dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026.
Dalam kegiatan yang digelar Jumat (21/8) di Pusdiklat BKPSDM Provinsi Sulawesi Barat, Kalukku, Herdin membawakan materi bertajuk “Manajemen Kinerja ASN: Membangun Birokrasi Berkinerja”.
Kegiatan yang diselenggarakan BKPSDM Provinsi Sulawesi Barat melalui Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial, dan Fungsional tersebut merupakan bagian dari tahapan pembelajaran klasikal PKA.
Di hadapan para peserta, Herdin menekankan bahwa manajemen kinerja aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh berhenti pada pencapaian target individu. Lebih dari itu, kinerja setiap aparatur harus bermuara pada capaian organisasi dan selaras dengan visi pembangunan daerah.
“Manajemen kinerja harus dipahami sebagai instrumen untuk memastikan setiap ASN bekerja secara terarah, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi organisasi. Seorang administrator dituntut mampu menerjemahkan kebijakan menjadi kinerja yang berdampak bagi peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Herdin.
Menurutnya, administrator memiliki posisi strategis dalam membangun budaya kerja yang produktif, memperkuat kolaborasi tim, serta memastikan setiap program dan kegiatan tidak berjalan sekadar sebagai rutinitas birokrasi, tetapi benar-benar memberi kontribusi terhadap sasaran pembangunan daerah.
Herdin juga menegaskan pentingnya kepemimpinan yang mampu menggerakkan organisasi dari sekadar bekerja menuju berkinerja. Dalam konteks itu, seorang administrator dituntut memiliki kemampuan menyelaraskan sasaran organisasi dengan kinerja individu, sekaligus membangun lingkungan kerja yang mendorong aparatur untuk terus beradaptasi dan memberikan pelayanan terbaik.
Penguatan kapasitas kepemimpinan ASN tersebut, kata Herdin, sejalan dengan komitmen Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur.
Dalam pembelajaran tersebut, peserta PKA mendapatkan pemahaman mengenai konsep manajemen kinerja ASN, penyelarasan sasaran kinerja organisasi dan individu, penguatan akuntabilitas, hingga peran kepemimpinan dalam membangun budaya kerja berkinerja tinggi di lingkungan birokrasi.
Pembelajaran itu diharapkan tidak berhenti di ruang kelas. Para peserta didorong mampu menerapkan prinsip-prinsip manajemen kinerja dalam pelaksanaan tugas di unit kerja masing-masing, sekaligus hadir sebagai agen perubahan yang menggerakkan peningkatan efektivitas organisasi dan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Sebab, pada akhirnya, birokrasi yang berkinerja bukan hanya tentang seberapa banyak pekerjaan diselesaikan, melainkan seberapa jauh kerja itu menghadirkan manfaat bagi masyarakat. (*/Rigo Pramana)
