EPPD Pasangkayu, Pemkesra Sulbar Dorong Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel
Pasangkayu, TOKATA.id – Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Kabupaten Pasangkayu, Selasa (11/8/2026).
Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan roda pemerintahan daerah berjalan efektif, akuntabel, transparan, serta senantiasa berpijak pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kegiatan dilaksanakan Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Pemkesra, Burahim, bersama Analis Kebijakan Ahli Muda, H. Andi Haerul Amri. EPPD sekaligus menjadi ruang untuk memotret pelaksanaan pemerintahan daerah secara objektif, mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu dibenahi, serta mendorong peningkatan kinerja dan kualitas tata kelola pemerintahan.
Pelaksanaan evaluasi ini juga merupakan tindak lanjut atas arahan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah.
EPPD bukan semata-mata instrumen penilaian. Lebih dari itu, evaluasi menjadi cermin untuk melihat sejauh mana kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan berjalan, sekaligus menjadi pijakan dalam menyusun langkah perbaikan ke depan.
Melalui monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan, berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dipetakan secara lebih terukur. Dari sana, perbaikan diharapkan tidak berhenti pada catatan administratif, tetapi berujung pada peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan publik.
Di tempat terpisah, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, mengatakan monitoring dan evaluasi merupakan instrumen penting untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
Menurutnya, EPPD tidak hanya berorientasi pada penilaian, tetapi juga menjadi sarana untuk menemukan berbagai aspek yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Evaluasi ini kita harapkan dapat memberikan gambaran yang objektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Murdanil.
Ia menegaskan, Biro Pemkesra akan terus mendorong pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara optimal sebagai bagian dari ikhtiar memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, EPPD tidak berhenti sebagai proses evaluasi, melainkan menjadi bagian dari perjalanan panjang membangun pemerintahan yang semakin tertib dalam tata kelola, terukur dalam kinerja, dan nyata dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
(*/Rigo Pramana)
