Dari Pekarangan hingga Desa, Sulbar Perkuat Gerakan Kesehatan Berbasis Masyarakat
Mamuju, TOKATA.id – Dari pekarangan rumah hingga ruang pelayanan kesehatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus meneguhkan satu ikhtiar: membangun masyarakat sehat dengan pendekatan yang lebih dekat, aktif dan bertumpu pada kekuatan keluarga serta komunitas.
Ikhtiar itu mengemuka dalam rangkaian kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat di Kabupaten Pasangkayu, Rabu (19/8/2026). Tiga agenda besar—penguatan intervensi gizi dan pencegahan stunting, supervisi Program Prioritas Kesehatan Daerah (Sulbar Sehat), serta percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC)—berkelindan dalam satu gagasan: kesehatan tidak boleh berhenti di pintu fasilitas kesehatan, tetapi harus tumbuh dari rumah dan bergerak bersama masyarakat.
Melalui kegiatan bersama Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat di Sin Cafe, DKPPKB Sulbar mendorong intervensi gizi anak, pencegahan stunting, penguatan kesehatan remaja putri dan ibu hamil melalui pemanfaatan pekarangan rumah. Kegiatan tersebut diikuti Sekretaris TP PKK Kabupaten Pasangkayu dan para kepala desa terpilih di wilayah Kabupaten Pasangkayu.
Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, mengatakan pencegahan stunting tidak cukup hanya mengandalkan intervensi di fasilitas kesehatan. Fondasinya justru harus diperkuat dari keluarga.
“Pencegahan stunting harus dimulai dari keluarga. Pekarangan rumah dapat dimanfaatkan untuk menyediakan sumber pangan bergizi yang mudah dijangkau, sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan ketahanan pangan keluarga,” ujar dr. Nursyamsi.
Pekarangan, dalam pendekatan itu, bukan sekadar ruang kosong di sekitar rumah. Ia dipandang sebagai ruang kecil yang dapat menumbuhkan ketahanan pangan sekaligus menjadi sumber pangan beragam dan bergizi bagi keluarga—terutama ibu hamil, bayi dan balita, serta remaja putri yang berada pada mata rantai penting siklus kehidupan.
Karena itu, intervensi gizi diarahkan untuk menjadi gerakan lintas sektor. Pemerintah desa, TP PKK, keluarga, tenaga kesehatan dan masyarakat didorong mengambil peran secara bersama.
“Kita ingin membangun kesadaran bahwa intervensi gizi bukan hanya tugas tenaga kesehatan. Pemerintah desa, TP PKK, keluarga dan masyarakat harus bergerak bersama agar upaya perbaikan gizi memberikan dampak yang berkelanjutan,” kata dr. Nursyamsi.
Pendekatan tersebut berjalan seiring dengan Supervisi dan Akselerasi Program Prioritas Kesehatan Daerah (Sulbar Sehat) yang dilakukan DKPPKB Sulbar di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu dan Puskesmas Bambalamotu sebagai salah satu lokus program.
Kegiatan itu menjadi bagian dari penguatan implementasi Quick Wins Sulbar Sehat di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka. Hadir dalam kegiatan tersebut Plt. Kasubag Keuangan dan Aset DKPPKB Sulbar, Rendi Rivaldy, Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan, Kesehatan Komunitas dan Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan, Muh. Saleh, bersama jajaran tim DKPPKB Sulbar.
Supervisi dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan indikator prioritas sekaligus memetakan persoalan yang masih menghadang pelayanan kesehatan primer.
Indikator yang menjadi perhatian mencakup kesehatan remaja putri dan ibu hamil, pemantauan pertumbuhan balita, ASI eksklusif, pemenuhan makanan pendamping ASI (MP-ASI), penanganan masalah gizi, imunisasi lengkap, persalinan di fasilitas kesehatan, sanitasi, penyakit menular hingga pembiayaan kesehatan.
Termasuk di dalamnya skrining anemia dan konsumsi Tablet Tambah Darah bagi remaja putri, pelayanan ibu hamil, penemuan serta keberhasilan pengobatan TBC, Cek Kesehatan Gratis (CKG), dan kepesertaan JKN aktif.
Muh. Saleh mengatakan, supervisi tidak semata-mata untuk mengukur angka capaian. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi ruang untuk mempertemukan persoalan lapangan dengan solusi yang dapat dikerjakan secara bersama oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan Puskesmas.
“Sulbar Sehat harus diterjemahkan menjadi kerja bersama di lapangan. Kita ingin melihat apa yang sudah berjalan, apa yang masih menjadi kendala, kemudian bersama-sama mencari solusi agar capaian indikator dapat terus ditingkatkan,” ujarnya.
Di sisi lain, Rendi Rivaldy menekankan pentingnya tata kelola dan pengelolaan sumber daya agar program prioritas kesehatan tidak hanya berjalan, tetapi juga memiliki daya tahan dan kesinambungan.
Dari ruang pelayanan primer itulah Sulbar Sehat diharapkan menemukan bentuk nyatanya: tenaga kesehatan yang kuat, pencatatan yang tertib, pemantauan yang konsisten, tindak lanjut yang cepat dan koordinasi yang tidak terputus.
Namun, perhatian DKPPKB Sulbar di Pasangkayu tidak berhenti pada kesehatan ibu dan anak. Upaya memutus mata rantai TBC juga terus diperkuat melalui pendekatan berbasis masyarakat.
Pengelola Program TBC DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, Harsalim, dalam kegiatan GARATTA TBC di Shey's Corner Cafe, menjelaskan bahwa Gerakan Aktif Masyarakat dan Tenaga Kesehatan Terpadu dalam Penanggulangan Tuberkulosis (GARATTA TBC) dikembangkan untuk mengubah pola penanggulangan TBC dari pendekatan yang cenderung pasif menjadi gerakan aktif berbasis komunitas.
“GARATTA TBC mendorong perubahan pendekatan dari yang sebelumnya lebih pasif menjadi gerakan aktif berbasis masyarakat. Desa dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menemukan kasus, melakukan investigasi kontak, mendukung kepatuhan pengobatan serta mencegah penularan TBC,” ujar Harsalim.
Dalam model tersebut, masyarakat, kader, tenaga kesehatan, pemerintah desa dan unsur lintas sektor ditempatkan dalam satu jejaring kerja. Penemuan kasus secara aktif, investigasi kontak, pemantauan pengobatan, pendampingan pasien dan keluarga, pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT), edukasi serta surveilans berbasis masyarakat menjadi bagian dari gerakan itu.
Kader kesehatan memiliki posisi strategis karena berada paling dekat dengan masyarakat. Mereka dapat membantu pelacakan kasus, mendorong pemeriksaan kontak dan mendampingi pasien bersama tenaga kesehatan.
“Keberhasilan penanggulangan TBC bukan hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan. Dibutuhkan kepedulian dan keterlibatan masyarakat untuk bersama-sama menemukan kasus lebih dini, memastikan pasien menjalani pengobatan sampai tuntas dan mencegah penularan,” katanya.
Penguatan pendekatan tersebut kemudian dipertegas melalui Pertemuan Koordinasi Perencanaan Implementasi Public-Private Mix (PPM) TBC dan Perluasan TPT di tingkat Kabupaten Pasangkayu yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu dengan melibatkan DKPPKB Sulawesi Barat.
Penguatan PPM diperlukan agar penanggulangan TBC tidak bertumpu pada layanan pemerintah semata, melainkan melibatkan jejaring pelayanan kesehatan dan berbagai pemangku kepentingan dalam menemukan, mengobati dan mencegah penularan.
Sementara perluasan TPT menjadi salah satu simpul penting pencegahan TBC, terutama bagi kelompok yang berisiko.
dr. Nursyamsi Rahim mengatakan, pengalaman implementasi GARATTA TBC menunjukkan bahwa penguatan investigasi kontak dan skrining aktif berbasis komunitas dapat berjalan beriringan dengan perluasan TPT.
Berdasarkan baseline program GARATTA TBC, tiga desa lokus di Kabupaten Majene sebelumnya memiliki capaian TPT yang belum optimal. Bahkan, dua desa belum memiliki penerima TPT. Kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu fokus intervensi.
Hasil awal menunjukkan adanya peningkatan. Di Desa Bonde Utara, rata-rata penerima TPT meningkat dari 0,2 orang per bulan menjadi delapan orang per bulan. Sementara Desa Palipi Soreang dan Desa Bonde yang sebelumnya belum memiliki penerima TPT masing-masing mencapai rata-rata 3,5 dan dua orang per bulan selama implementasi.
Capaian tersebut menjadi pembelajaran bahwa pendekatan berbasis komunitas dapat membuka pintu yang sebelumnya mungkin tertutup oleh jarak, stigma, keterbatasan informasi maupun lemahnya jejaring pelayanan.
“DKPPKB Sulbar mendorong agar perluasan TPT berjalan beriringan dengan penguatan investigasi kontak dan skrining aktif berbasis komunitas sebagai upaya yang sejalan dengan Visi ‘Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera’ yang digagas oleh Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka,” ucap dr. Nursyamsi.
Pada akhirnya, tiga agenda tersebut bertemu pada satu titik: kesehatan harus dikerjakan sebelum persoalan menjadi lebih besar.
Stunting dicegah sejak masa kehamilan dan pemenuhan gizi keluarga. Kesehatan dipelihara melalui layanan primer yang kuat. TBC dilawan dengan menemukan kasus sedini mungkin, memastikan pengobatan tuntas dan mencegah penularan melalui kekuatan komunitas.
Semua itu membutuhkan kerja yang melampaui batas institusi.
DKPPKB Sulbar, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, TP PKK, Puskesmas, kader, keluarga, sektor swasta dan masyarakat didorong menjadi bagian dari satu ekosistem kesehatan yang saling menguatkan.
Dari pekarangan rumah, pangan bergizi ditumbuhkan. Dari Puskesmas, pelayanan diperkuat. Dari desa, kewaspadaan terhadap TBC digerakkan. Dan dari masyarakat, lahir kesadaran bahwa kesehatan adalah urusan bersama.
Ikhtiar itu menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk membangun sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berkarakter, menuju Visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera”.
Sebab generasi yang kuat tidak lahir dari satu program, melainkan dari ketekunan yang dikerjakan bersama—dari rumah, dari keluarga, dari desa, hingga seluruh penjuru Sulawesi Barat. (*/Rigo Pramana)
