BPBD Sulbar Perkuat Kesiapsiagaan, Susun RPKB Hadapi Potensi Bencana
Mamuju, TOKATA.id - Sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Upaya itu dilakukan dengan memastikan seluruh unsur penanggulangan bencana memiliki pemahaman, kesiapan, dan langkah yang selaras ketika situasi darurat datang.
Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui rapat persiapan penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Provinsi Sulawesi Barat, Selasa, 18 Agustus 2026.
Berlangsung di Ruang Rapat Pusdalops BPBD Provinsi Sulawesi Barat, kegiatan itu menjadi bagian dari ikhtiar membangun sistem kesiapsiagaan daerah yang lebih kokoh. RPKB diharapkan menjadi pijakan agar penanganan kedaruratan dapat berlangsung secara terencana, terpadu, cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Rapat dibuka Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Ulfian. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya penyusunan dokumen RPKB sebagai pedoman dalam membangun sistem penanggulangan kedaruratan bencana yang efektif sekaligus responsif terhadap dinamika di lapangan.
Pembahasan kemudian berlanjut pada pemaparan teknis oleh Theme Leader/TA Manajemen Bencana sekaligus Project Manager PT. Ide Bangsa Mahardika, Kevie Desderius, yang mengikuti rapat secara daring melalui Zoom.
Kevie memaparkan tahapan dan metodologi penyusunan RPKB, mulai dari pengumpulan data, identifikasi potensi ancaman dan risiko bencana, analisis kapasitas daerah, penyusunan skenario kejadian, hingga pengaturan mekanisme koordinasi dan penanganan kedaruratan.
Setiap tahapan menjadi bagian penting untuk memastikan dokumen yang disusun tidak berhenti sebagai tumpukan administrasi, melainkan dapat menjadi rujukan operasional ketika bencana menguji kesiapan daerah.
Pembahasan selanjutnya disampaikan Operator Pengadaan Barang/Jasa BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Rendra Arifin, yang menguraikan aspek administrasi serta dukungan terhadap proses pelaksanaan penyusunan dokumen RPKB.
Rapat turut dihadiri Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Rahmat Rahim, pejabat fungsional, serta staf BPBD Provinsi Sulawesi Barat. Keterlibatan seluruh unsur tersebut diharapkan memperkuat koordinasi dan kolaborasi, terutama dalam penyediaan data serta perumusan substansi dokumen RPKB.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah, mengatakan penyusunan RPKB merupakan langkah strategis untuk memperkuat kesiapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menghadapi situasi kedaruratan bencana.
Menurutnya, dokumen tersebut harus mampu menjadi pedoman yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama dalam menentukan langkah, pembagian peran, pemanfaatan sumber daya, serta mekanisme koordinasi ketika keadaan darurat terjadi.
Dengan demikian, kesiapsiagaan tidak hanya dibangun ketika bencana telah tiba. Ia dipersiapkan jauh sebelumnya—melalui data yang akurat, koordinasi yang teruji, peran yang jelas, dan keputusan yang telah dipetakan sejak dini.
(*/Rigo Pramana)
