Biro Hukum Sulbar Teguhkan Dukungan Regulasi untuk Penguatan Mutu Pelayanan KB
Mamuju, TOKATA.id -Mamuju — Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat perannya dalam mendukung tata kelola pemerintahan sekaligus membangun sinergi lintas sektor. Komitmen itu tercermin dari kehadiran Analis Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat, Rina, dalam Sosialisasi Forum Koordinasi Pengendalian Mutu Pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang digelar Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (26/8/2026).
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut Keputusan Bersama Empat Kementerian/Lembaga, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kebijakan bersama itu diarahkan untuk memperkuat sinergi pengendalian mutu pelayanan KB secara terkoordinasi, dari tingkat pusat hingga daerah.
Dilaksanakan secara hybrid, sosialisasi membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari dukungan pemerintah daerah, peran sektor kesehatan, pengawasan obat kontrasepsi, hingga rencana tindak lanjut Forum Koordinasi Pengendalian Mutu Pelayanan KB tahun 2026.
Keterlibatan Biro Hukum Setda Sulawesi Barat menjadi bagian dari penguatan dimensi regulasi dan koordinasi dalam implementasi kebijakan publik. Forum ini diharapkan tidak sekadar menjadi ruang pertemuan antarlembaga, tetapi juga menjadi simpul yang mempertemukan kebijakan dengan kebutuhan pelayanan di lapangan.
Melalui koordinasi yang lebih solid, kualitas pelayanan KB diharapkan semakin memenuhi standar, sementara monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara terukur melalui indikator mutu yang jelas dan berkelanjutan.
Di tempat terpisah, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat, Suhendra, mengatakan keterlibatan Biro Hukum dalam forum tersebut merupakan bagian penting untuk memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah berjalan secara terarah, terpadu, serta memiliki landasan tata kelola yang kuat.
“Biro Hukum memiliki peran strategis dalam mendukung harmonisasi dan penguatan aspek regulasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. Melalui forum koordinasi ini, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman dan sinergi antarinstansi sehingga pengendalian mutu pelayanan KB dapat dilaksanakan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan,” ujar Suhendra.
Menurutnya, pelayanan publik yang berkualitas tidak lahir dari kerja satu sektor. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antarpemangku kepentingan, mulai dari perumusan kebijakan, aspek regulasi, pelaksanaan program, hingga pengawasan dan evaluasi.
Karena itu, Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen untuk terus memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut sejalan dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka melalui Panca Daya, terutama dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Bagi Biro Hukum, penguatan tata kelola bukan semata soal aturan yang tertulis, melainkan bagaimana regulasi menjadi pijakan agar kebijakan dapat bergerak dengan arah yang jelas dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Melalui keterlibatan aktif dalam berbagai forum strategis, Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat berharap dapat terus memperkuat peran kelembagaan dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah yang terintegrasi. Sinergi lintas sektor diharapkan menjadi fondasi dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat Sulawesi Barat.
Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen untuk terus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta pembangunan daerah yang selaras dengan arah kebijakan dan visi pembangunan Sulawesi Barat. (*/Rigo Pramana)
