Bekali Administrator dengan Nilai Kebangsaan, PKA Sulbar Perkuat Kepemimpinan Berintegritas
Mamuju, TOKATA.id - Kepemimpinan aparatur tidak cukup hanya ditopang kemampuan mengelola pemerintahan. Ia juga membutuhkan kompas nilai: wawasan kebangsaan, Pancasila, dan integritas.
Fondasi itulah yang ditekankan dalam pembelajaran klasikal Agenda I Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BKPSDM Sulbar, Kalukku, Kamis (20/8).
Pembelajaran tersebut difasilitasi Widyaiswara Ahli Madya BKPSDM Provinsi Sulawesi Barat, Taufik. Peserta tidak sekadar menerima materi secara teoritis, tetapi juga diajak aktif berdiskusi dalam kelompok untuk mengurai berbagai persoalan kepemimpinan, nilai-nilai kebangsaan, serta pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Kepala BKPSDM Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, mengatakan Agenda I menjadi salah satu fondasi penting dalam membentuk karakter administrator yang memiliki pijakan kebangsaan sekaligus etika kepemimpinan.
“Wawasan kebangsaan, kepemimpinan Pancasila, dan integritas merupakan modal utama bagi seorang administrator dalam menjalankan tugas pemerintahan. Melalui pembelajaran ini, kami berharap peserta mampu menjadi pemimpin yang profesional, berintegritas, serta mampu menjaga persatuan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Herdin.
Menurutnya, penguatan kompetensi kepemimpinan menjadi bagian penting dalam membangun kualitas aparatur yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki karakter dan tanggung jawab moral dalam menjalankan amanah pemerintahan.
Pelaksanaan PKA tersebut sejalan dengan komitmen Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui pengembangan kompetensi kepemimpinan yang berorientasi pada profesionalisme, integritas, dan pelayanan publik.
Melalui Agenda I, para peserta diharapkan semakin memahami nilai-nilai kebangsaan sebagai landasan dalam menjalankan fungsi kepemimpinan. Pemahaman itu kemudian diharapkan tidak berhenti di ruang kelas, tetapi menjelma menjadi sikap dalam mengambil keputusan, menjalankan kewenangan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sebab, pada akhirnya, kualitas seorang pemimpin aparatur bukan hanya diukur dari seberapa jauh ia mampu menjalankan tugas, tetapi juga dari nilai yang ia pegang ketika kewenangan berada di tangannya. (/Rigo Pramana)*
