Sulbar Perkuat Sinkronisasi Perubahan RKPD 2026, Tekankan Efektivitas dan Daya Ungkit Pembangunan
Mamuju, TOKATA.id — Di tengah dinamika pembangunan daerah dan tantangan fiskal yang kian kompleks, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat kualitas perencanaan pembangunan agar setiap kebijakan dan program yang disusun benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), Pemprov Sulbar mengawal proses perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 kabupaten se-Sulawesi Barat sebagai upaya memastikan pembangunan berjalan lebih efektif, terarah, dan selaras dengan prioritas daerah.
Upaya tersebut ditempuh melalui kegiatan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Tahun 2026 kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat yang digelar secara daring pada Selasa (28/7/2026). Forum ini menjadi ruang konsolidasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk memastikan dokumen perencanaan pembangunan tetap sejalan dengan arah kebijakan daerah, termasuk visi pembangunan Gubernur Sulawesi Barat, Dr. H. Suhardi Duka, M.M., melalui semangat Panca Daya.
Panca Daya menjadi landasan strategis dalam memastikan pembangunan Sulawesi Barat berjalan dengan pendekatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari penguatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dan lingkungan, hingga penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.
Kepala Bapperida Sulawesi Barat, Drs. Amujib, M.M., mengatakan perubahan RKPD merupakan momentum penting untuk memastikan seluruh program pembangunan tetap adaptif terhadap perkembangan kondisi daerah.
“Perubahan RKPD menjadi ruang untuk melakukan penyesuaian kebijakan secara terukur, baik terhadap dinamika pendapatan daerah, kerangka pendanaan, hasil evaluasi pelaksanaan program, maupun tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK. Karena itu, setiap tahapan harus dilakukan secara cermat, akuntabel, dan sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan catatan dalam proses pemeriksaan,” ujar Amujib.
Dalam forum tersebut, Bapperida Sulbar menekankan pentingnya percepatan penyelesaian dokumen perubahan RKPD di tingkat kabupaten dengan tetap menjaga kualitas substansi perencanaan.
Pemerintah provinsi juga memberikan pendampingan kepada sejumlah daerah yang masih melakukan penyesuaian, khususnya terkait asumsi pendapatan, kerangka pendanaan, serta sinkronisasi data pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Sementara itu, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Polewali Mandar menjadi daerah yang telah lebih awal menyelesaikan tahapan dokumen dan kini memasuki proses fasilitasi bersama tim provinsi. Hal itu menunjukkan komitmen pemerintah kabupaten dalam menjaga konsistensi perencanaan pembangunan serta memperkuat koordinasi lintas pemerintahan.
Lebih lanjut, Bapperida Sulbar mendorong agar keterbatasan fiskal daerah tidak menjadi hambatan dalam mencapai target pembangunan. Sebaliknya, kondisi tersebut dipandang sebagai ruang untuk memperkuat inovasi kebijakan melalui program-program yang memiliki daya ungkit tinggi dan dapat dilaksanakan secara efektif.
Sejumlah pendekatan inovatif terus didorong untuk menjawab persoalan prioritas daerah, seperti percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, pengurangan angka stunting, penanganan anak tidak sekolah (ATS), pencegahan pernikahan usia dini, serta penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan.
Selain itu, pemerintah provinsi juga mendorong gerakan berbasis partisipasi masyarakat, seperti penguatan peran ASN dalam pengawasan lingkungan sosial terdekat, gerakan “Satu Kelahiran, Satu Pohon”, optimalisasi tempat ibadah sebagai ruang pelayanan masyarakat, serta penguatan regulasi daerah untuk mendukung jaminan sosial bagi pekerja rentan.
Seluruh langkah tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan Sulawesi Barat Tahun 2026, mulai dari peningkatan produktivitas sektor pertanian, penguatan investasi, transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital, hingga peningkatan ketahanan daerah terhadap risiko bencana.
Menutup kegiatan, Bapperida Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang koordinasi dan pendampingan secara intensif bersama pemerintah kabupaten. (*/Rigo Pramana)
