Sulawesi Barat Memetak Potensi Bahari, Garis Pantai 700 Km Jadi Fokus Pengembangan
Mamuju, TOKATA.id — Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Provinsi Sulawesi Barat, Andi Saiful Rauf, menerima kunjungan asisten profesor Politekpar Makassar, Farid Sahid, di ruang kerjanya, Rabu, 22 Juli 2026. Pertemuan berlangsung hangat dan membahas kebijakan pengembangan pariwisata bahari di provinsi itu.
Kunjungan ini sejalan dengan komitmen Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang menempatkan pariwisata sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Farid mengatakan maksud kedatangannya adalah melaksanakan studi komprehensif untuk mengevaluasi kebijakan pariwisata bahari dan pemanfaatan wilayah pantai sebagai destinasi unggulan di lima kota se-Sulawesi: Manado, Makassar, Palu, Kendari, dan Mamuju.
Andi Saiful memaparkan arah kebijakan strategis untuk mengembangkan potensi pariwisata bahari Sulawesi Barat. Ia menegaskan provinsi ini menyimpan modal alam yang besar berupa garis pantai hampir 700 kilometer, yang membentang dari Paku di Polewali Mandar hingga Suremana di Pasangkayu.
"Dari enam destinasi unggulan yang menjadi prioritas provinsi, lima di antaranya adalah destinasi bahari. Ini menegaskan bahwa sektor maritim merupakan fokus utama pembangunan pariwisata Sulawesi Barat," kata Andi Saiful.
Ia menambahkan bahwa tata ruang pariwisata daerah telah menetapkan enam destinasi prioritas, dan upaya pengembangan akan diarahkan untuk memperkuat klaster-klaster bahari tersebut. Beberapa agenda tahunan yang mendukung pengembangan itu antara lain Festival Penyu di Pantai Wisata Mampie, Festival Ba'ba Toa, dan Festival Sandeq Silumba.
Andi juga menilai dialog dengan akademisi krusial, mengingat Dispoparekraf sedang merencanakan revisi Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi (RIPPARPROV) Sulawesi Barat. "Koordinasi dan sinkronisasi dengan perguruan tinggi kepariwisataan penting untuk memformulasikan arah kebijakan dan menjadikan hasil evaluasi sebagai bahan normatif dalam proses revisi dokumen resmi," ujarnya.
Secara terpisah, Kepala Dispoparekraf Sulbar, Bau Akram Dai, menyambut baik upaya pelembagaan koordinasi antara birokrasi dan perguruan tinggi. Ia menekankan pelibatan unsur akademis akan memperkuat basis data ilmiah untuk setiap tahap pengambilan kebijakan publik di sektor pariwisata.
"Sinergi ini krusial untuk memastikan pembangunan pariwisata berbasis data akademis yang valid; menyusun program kerja yang tepat sasaran; meningkatkan kompetensi sumber daya manusia lokal; dan merancang pembangunan pariwisata yang berkualitas serta berkelanjutan di Sulawesi Barat," tegas Bau Akram. (*/Rigo Pramana)
