Satukan Data, Perkuat Akuntabilitas: Badan Penghubung Sulbar Hadiri Rekonsiliasi Pendapatan Daerah
Mamuju, TOKATA.id – Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat menghadiri Rapat Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain yang Sah (PLL) Triwulan II Tahun 2026 yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat di Ruang Rapat Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Lantai II Kantor Bapenda Sulbar, Kamis (30/7/2026).
Dalam forum tersebut, Badan Penghubung Daerah diwakili Penata Layanan Operasional, Faisal, bersama perwakilan perangkat daerah lainnya untuk melakukan pencocokan dan verifikasi data penerimaan daerah hingga Triwulan II Tahun 2026.
Rekonsiliasi merupakan agenda rutin yang bertujuan memastikan kesesuaian data realisasi penerimaan daerah, memperkuat tertib administrasi, sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Forum ini juga menjadi ruang koordinasi antarpemangku kepentingan dalam menyamakan persepsi terkait pelaporan dan penyetoran penerimaan daerah.
Sejumlah materi dibahas dalam pertemuan tersebut, mulai dari laporan realisasi penerimaan retribusi daerah, realisasi Pendapatan Lain-Lain yang Sah (PLL), rekapitulasi penyetoran ke Kas Daerah beserta bukti setor, hingga dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan realisasi penerimaan daerah.
Melalui proses rekonsiliasi, setiap perangkat daerah melakukan pencocokan data, verifikasi dokumen penyetoran, serta menyelesaikan apabila terdapat perbedaan data. Langkah ini diharapkan menghasilkan data penerimaan daerah yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai fondasi penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Penata Layanan Operasional Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Faisal, menegaskan keikutsertaan instansinya dalam kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Kegiatan rekonsiliasi menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ujar Faisal.
Melalui pengelolaan pendapatan daerah yang semakin tertata, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka terus berikhtiar membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dari data yang akurat lahir kebijakan yang tepat, dan dari tata kelola yang baik tumbuh harapan bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat. (*/Rigo Pramana)
