BPIP Visitasi BKPSDM Sulbar, Perkuat Standar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila
Mamuju, TOKATA.id – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia melaksanakan visitasi akreditasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan (diklat) di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (29/7/2026).
Visitasi tersebut merupakan bagian dari proses akreditasi penyelenggaraan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila guna memastikan kesiapan lembaga penyelenggara dalam menghadirkan pelatihan yang memenuhi standar mutu nasional.
Tim visitasi BPIP RI yang terdiri atas Sapta Mupakat Tatar Purba, Ramos Aruan, Jatu Shinta Dewi, dan Oki Purwaningsih disambut Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial, dan Fungsional BKPSDM Provinsi Sulawesi Barat, Abd. Kadir, didampingi para widyaiswara serta jajaran bidang terkait.
Dalam proses visitasi, tim BPIP menelaah berbagai instrumen akreditasi, mulai dari kelengkapan administrasi penyelenggaraan diklat, dokumen pendukung, hingga kesiapan sarana dan prasarana pembelajaran. Sejumlah masukan juga diberikan sebagai bahan penyempurnaan dokumen dan pemenuhan standar akreditasi.
Tim BPIP menegaskan, visitasi bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif, melainkan memastikan kesiapan lembaga dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, profesional, serta selaras dengan standar yang telah ditetapkan.
Selain melakukan penilaian, tim juga mendorong penguatan sinergi antara BKPSDM, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dan BPIP dalam pelaksanaan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila di daerah. Pada kesempatan itu, tim turut menyosialisasikan mekanisme sertifikasi pengajar BPIP, termasuk tahapan seleksi dan asesmen yang harus dilalui calon pengajar untuk memperoleh sertifikasi resmi.
Kepala BKPSDM Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, menyebut visitasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil negara (ASN).
"Akreditasi bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif, tetapi merupakan komitmen untuk memastikan setiap penyelenggaraan diklat memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Masukan dari tim visitasi akan menjadi bahan evaluasi bagi BKPSDM untuk terus meningkatkan kualitas layanan pengembangan kompetensi ASN di Sulawesi Barat," ujar Herdin.
Senada dengan itu, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial, dan Fungsional BKPSDM Provinsi Sulawesi Barat, Abd. Kadir, menegaskan seluruh rekomendasi tim visitasi akan segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari penyempurnaan penyelenggaraan diklat.
"Visitasi ini memberikan banyak masukan yang konstruktif bagi kami, baik dari aspek administrasi, instrumen penyelenggaraan, maupun kesiapan sarana dan prasarana. Seluruh rekomendasi yang disampaikan akan menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya memenuhi standar akreditasi BPIP," kata Abd. Kadir.
Melalui visitasi ini, BKPSDM Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPIP sebagai bagian dari ikhtiar meningkatkan mutu penyelenggaraan diklat. Langkah tersebut sejalan dengan komitmen Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia aparatur melalui pengembangan kompetensi yang profesional, terstandar, dan berkelanjutan. Di atas fondasi itulah, kualitas birokrasi dibangun—bukan hanya melalui kelengkapan administrasi, tetapi juga melalui kesungguhan merawat nilai, integritas, dan semangat kebangsaan. (*/Rigo Pramana)
