Tindak Lanjut Hasil Audiensi, DKP Sulbar Kawal Ketat Bantuan Kapal Baja dan Sarana Nelayan
Mamuju, TOKATA.id – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat evaluasi dan konsolidasi, Senin (27/7/2026), guna mematangkan persiapan program tahun 2027. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari hasil audiensi Kepala DKP Sulbar bersama Menteri Kelautan dan Perikanan RI serta jajaran direktorat teknis di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI beberapa waktu lalu.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM, di Aula DKP Sulbar itu dihadiri oleh Sekretaris Dinas, Kepala UPTD, para Kepala Bidang, dan staf teknis. Sebelum memasuki agenda utama, Safaruddin memimpin doa untuk almarhum Rahmad Djohan, tenaga teknis UPTD Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Poniang yang baru saja berpulang.
“Kita berdoa semoga almarhum diterima di sisi-Nya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” ujar Safaruddin mengawali pertemuan yang berlangsung dari pukul 08.32 WITA hingga selesai itu.
Dalam arahannya, Safaruddin menekankan pentingnya tindak lanjut cepat atas hasil audiensi dengan Menteri KKP. Ia mengingatkan bahwa peluang program yang telah terbuka tidak boleh sia-sia karena kurangnya persiapan data dan koordinasi.
“Seluruh Kepala Bidang harus segera memfollow up hasil audiensi. Jangan sampai peluang yang sudah terbuka tidak termanfaatkan karena data yang tidak siap atau koordinasi yang lemah,” tegas Safaruddin.
Prioritas: Kampung Nelayan Merah Putih dan Kapal Baja
Sejumlah agenda prioritas menjadi fokus rapat, antara lain:
1. Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP): Penetapan dan pengusulan lokasi KNMP segera dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten.
2. Bantuan Kapal Baja: Identifikasi calon lokasi dan kelompok penerima bantuan kapal berbahan baku baja harus dipastikan tepat sasaran dan memiliki potensi usaha berkelanjutan.
3. Budidaya Ikan Air Tawar: DKP Sulbar mendorong pengusulan pembangunan 1.000 titik kolam minirush di setiap kabupaten. Program ini dinilai sebagai peluang besar untuk meningkatkan produksi ikan air tawar dan membuka lapangan usaha baru bagi pembudidaya.
Keberlanjutan Usaha dan Sarana Produksi
Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Irwan Latif, mengingatkan bahwa bantuan kapal baja harus dibarengi dengan kesiapan mitra pemasaran (off taker). Hal ini penting untuk memastikan hasil tangkapan nelayan terserap dan memberikan dampak ekonomi berkelanjutan.
“Bantuan kapal bukan hanya soal sarana, tapi bagaimana meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Keberadaan off taker adalah faktor kunci yang harus disiapkan,” jelas Irwan.
Selain kapal, DKP Sulbar juga mengusulkan bantuan sarana pendukung seperti cold box dan alat tangkap untuk memperkuat aktivitas nelayan.
Optimalisasi UPTD dan Kendala di Lapangan
Kepala UPTD BBIP Poniang melaporkan progres pengeboran sumber air tawar untuk mendukung produksi budidaya. Namun, pemasaran benih ikan nila yang melimpah menjadi kendala karena masyarakat lebih tertarik membeli ikan ukuran konsumsi. Untuk itu, diusulkan perbaikan kolam pembesaran guna meningkatkan kapasitas produksi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rapat juga menyoroti keterbatasan BBM subsidi bagi nelayan dan penurunan jumlah kapal yang masuk ke Pelabuhan Perikanan Kasiwa. Penurunan ini berdampak pada menurunnya PAD. Syahbandar Perikanan menegaskan pentingnya tertib administrasi dengan mewajibkan seluruh kapal melaporkan kedatangan dan keberangkatan.
Komitmen untuk Masyarakat Pesisir
Menutup rapat, Safaruddin menegaskan komitmen DKP Sulbar untuk mengawal setiap program strategis dengan koordinasi yang kuat dan data yang akurat.
“Keberhasilan pembangunan tidak diukur dari banyaknya program, tapi dari dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Hasil audiensi ini adalah peluang besar. Semua jajaran harus bergerak bersama agar sektor kelautan dan perikanan Sulbar semakin maju dan memberikan manfaat nyata bagi nelayan, pembudidaya, dan masyarakat pesisir,” pungkas Safaruddin. (*/Rigo Pramana)
