Sinergi TAPD dan DPRD, Menyusun KUA-PPAS untuk APBD 2027 yang Realistis
Mamuju, TOKATA.id — Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Barat menghadiri Rapat Ekspose Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, yang diselenggarakan DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada Kamis (23/7/2026).
Rapat yang digelar di Ruang Rapat DPRD Provinsi Sulawesi Barat itu dihadiri unsur TAPD, termasuk Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat, Abd. Wahab Hasan Sulur, serta Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi, Muh. Saleh. Pertemuan ini menjadi bagian dari pembahasan arah kebijakan fiskal dan perencanaan pembangunan daerah.
Ekspose KUA-PPAS merupakan tahap strategis dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Forum ini mempertemukan pemerintah provinsi dan DPRD untuk menyelaraskan kebijakan umum anggaran, prioritas pembangunan, proyeksi pendapatan, serta plafon anggaran sementara sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
Sebagai perangkat yang bertugas menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bapenda memberikan masukan terkait arah kebijakan pendapatan melalui pemetaan potensi penerimaan, evaluasi capaian, serta strategi optimalisasi sumber PAD. Pembahasan diharapkan menghasilkan target pendapatan yang realistis, terukur, dan mampu membiayai program-program prioritas provinsi.
Kepala Bapenda, Abd. Wahab Hasan Sulur, menekankan bahwa perencanaan pendapatan merupakan fondasi keberlanjutan pembangunan daerah. "Penyusunan KUA dan PPAS harus didukung perencanaan pendapatan yang berbasis data, potensi riil, dan proyeksi terukur. Dengan demikian, target pendapatan tidak hanya realistis, tetapi juga mampu menopang pelaksanaan program pembangunan," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Bapenda akan memperkuat koordinasi dengan seluruh perangkat daerah untuk mengoptimalkan potensi PAD dan meningkatkan kualitas perencanaan fiskal yang adaptif terhadap dinamika ekonomi serta kebutuhan pembangunan.
Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi Bapenda, Muh. Saleh, menegaskan pentingnya mempertimbangkan kondisi ekonomi, potensi daerah, dan efektivitas kebijakan dalam menyusun target pendapatan. "Melalui forum ini, Bapenda memastikan setiap target disusun berdasarkan analisis komprehensif dan strategi tepat. Perencanaan berkualitas menjadi modal untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik," jelas Saleh.
Rapat ekspose juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara TAPD dan DPRD dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yang akuntabel, transparan, serta berorientasi pada hasil. Kesamaan persepsi antara eksekutif dan legislatif diharapkan menghasilkan kebijakan fiskal yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan daerah.
Dengan keikutsertaannya dalam ekspose KUA-PPAS 2027, Bapenda menegaskan komitmen mendukung pengelolaan keuangan daerah yang sehat melalui optimalisasi pendapatan, penguatan perencanaan fiskal, dan peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Langkah ini sejalan dengan komitmen Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta memperkuat kemandirian fiskal guna mendorong pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat. (*/Rigo Pramana)
