Rakerpim Sulbar 2026, Satukan Kebijakan untuk Turunkan Kemiskinan
Mamuju, TOKATA.id – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Amujib, menegaskan pentingnya integrasi Program Strategis Nasional (PSN) dengan agenda pembangunan daerah dalam laporan penyelenggaraan Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) Provinsi Sulawesi Barat yang dirangkaikan dengan Pencanangan Sensus Ekonomi Nasional Tahun 2026, di Ballroom Andi Depu Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (18/6/2026).
Amujib mengatakan percepatan pembangunan Sulawesi Barat membutuhkan kerja kolaboratif, terintegrasi, dan berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, tantangan pembangunan tidak dapat diselesaikan secara parsial atau sektoral.
“Keberhasilan agenda pembangunan nasional ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah menerjemahkan, mengintegrasikan, melaksanakan, dan memonitor program strategis secara efektif di lapangan,” ujar Amujib.
Ia merincikan sejumlah tantangan yang masih dihadapi Sulawesi Barat, antara lain penanganan stunting, pengurangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan daya saing ekonomi, ketahanan pangan, serta peningkatan layanan dasar dan tata kelola pemerintahan.
Amujib menegaskan Program Strategis Nasional prioritas pusat harus langsung terkait dengan target pembangunan daerah. Program yang disebutkan meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, pembangunan rumah layak huni, penguatan Jaminan Kesehatan Nasional, pengendalian inflasi, revitalisasi pendidikan, pengelolaan cadangan pangan, serta kemudahan investasi dan perizinan.
Rakerpim Sulbar, menurut Amujib, menjadi momentum menguatkan integrasi PSN dengan “Pancadaya” Sulawesi Barat, arah pembangunan di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka. Lima pilar Pancadaya meliputi: penguatan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan; percepatan pengentasan kemiskinan; pembangunan sumber daya manusia unggul; peningkatan infrastruktur dan konektivitas; serta penguatan tata kelola dan pelayanan dasar berkualitas.
“PSN, Pancadaya, RPJMD, program kabupaten, instansi vertikal, dan perangkat daerah harus menjadi satu ekosistem pembangunan yang saling memperkuat, bukan berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Forum Rakerpim dimaksudkan menyatukan arah kebijakan pusat, provinsi, dan kabupaten dalam pelaksanaan PSN di Sulbar. Selain itu, forum bertujuan mengintegrasikan program prioritas untuk mempercepat penurunan stunting, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Rakerpim Provinsi Sulawesi Barat Semester I Tahun 2026 mengangkat tema “Integrasi Strategis Menggerakkan Program Strategis Nasional untuk Akselerasi Target Provinsi: MBG, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan PSN Lainnya untuk Sembuh Stunting, Kemiskinan Berkurang, Ekonomi Melejit.”
Menurut Amujib, tema itu mencerminkan komitmen agar setiap program nasional memberikan dampak nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat. Ia menambahkan MBG harus menjadi instrumen perbaikan gizi dan percepatan penurunan stunting sekaligus penggerak ekonomi pangan lokal. Sekolah Rakyat diharapkan membuka akses pendidikan bagi masyarakat miskin, sementara Koperasi Merah Putih ditargetkan menjadi motor ekonomi hingga tingkat desa dan kelurahan.
Selain pengintegrasian program, Amujib menekankan penguatan sistem monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan PSN memiliki target terukur, berbasis data, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menyebut pengendalian inflasi daerah, penguatan ketahanan pangan, integrasi data kemiskinan, serta pelaksanaan Sensus Ekonomi Nasional 2026 sebagai instrumen penting bagi kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Di akhir laporan, Amujib memberi apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Barat, unsur Forkopimda, para bupati, pimpinan instansi vertikal, dan pihak penyelenggara yang mendukung kegiatan. Ia berharap Rakerpim tidak sekadar forum evaluasi, tetapi menjadi titik temu dan titik gerak bersama agar seluruh program pembangunan, nasional maupun daerah, memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Dengan sinergi kuat, integrasi yang baik, dan pengawalan konsisten, kami optimistis target pembangunan Sulawesi Barat dapat dicapai lebih cepat, tepat, dan berkelanjutan,” pungkas Amujib. (*/Rigo Pramana)
