Raker Pemprov Sulbar, Pertumbuhan Positif, Tantangan Utama Data dan Hilirisasi
Mamuju, TOKATA.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Kerja Pimpinan Semester I Tahun 2026 di Ballroom Kantor Gubernur Sulbar, Kamis, 18 Juni 2026. Forum ini menjadi ruang monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) serta program prioritas daerah.
Rapat dipakai untuk mengukur capaian, mengidentifikasi kendala di lapangan, dan menyusun langkah percepatan pembangunan di Sulawesi Barat. Hadir pada pertemuan itu unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), bupati, wakil bupati, dan sekretaris daerah se-Sulawesi Barat.
Dalam forum, para kepala daerah memaparkan perkembangan pelaksanaan PSN dan program prioritas di wilayah masing‑masing.
Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) menilai data masih menjadi tantangan mendasar pelaksanaan berbagai program pemerintah. “Data menjadi isu paling mendasar. Hampir semua program strategis — mulai dari kemiskinan, sekolah rakyat, MBG, JKN, KDMP, RTLH, stunting, ATS hingga perizinan — mengalami masalah berulang karena data tidak mutakhir. Olehnya itu data BPS sangat kita perlukan,” ujarnya saat menyampaikan kesimpulan rapat.
Secara makro, Gubernur mengatakan ekonomi Sulawesi Barat menunjukkan tren positif meski masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target. “Untuk triwulan pertama kita tumbuh 5,33 persen, sedangkan target kita 6 persen,” katanya.
Pada sektor pelaksanaan PSN, Suhardi memaparkan sejumlah program telah berjalan, namun sebagian masih berada pada tahap administrasi atau pembangunan fisik. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, telah membentuk 169 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari target 189 unit, melibatkan ratusan pemasok dan penerima manfaat.
Meski begitu, masih ada tantangan yang perlu evaluasi, termasuk SPPG yang belum beroperasi optimal dan keterlibatan penyedia bahan baku lokal yang belum maksimal. “Mungkin juga kita akan evaluasi bahwa untuk kawasan 3T tidak perlu membuat SPPG; langsung dilaksanakan di sekolah,” jelasnya.
Gubernur juga mencatat program prioritas daerah bergerak tetapi belum membentuk rantai nilai ekonomi yang kuat. Permintaan pangan meningkat lewat MBG, namun sebagian bahan baku masih dipasok dari luar daerah sehingga manfaat ekonomi belum sepenuhnya dirasakan pelaku usaha lokal.
Di sektor hilirisasi, pengembangan produk turunannya masih perlu didorong. Produk turunan sawit masih terbatas, sementara kakao dan kopi sebagian besar masih dipasarkan sebagai bahan mentah.
Suhardi merangkum persoalan yang muncul dalam paparan pemerintah kabupaten: data, ketersediaan lahan, kapasitas sumber daya, kemampuan fiskal, sarana-prasarana, dan koordinasi lintas sektor.
Sebagai tindak lanjut, Gubernur meminta seluruh perangkat daerah terus mendukung dan menyukseskan PSN serta memperkuat koordinasi antarinstansi agar pelaksanaan program lebih efektif. “Kita sepakat menyukseskan program strategis nasional. Kita juga sepakat bahwa kurangnya koordinasi antarpejabat lintas sektor harus diperbaiki,” katanya.
Di bidang ketahanan pangan, Pemprov mencatat produksi beras dan jagung menunjukkan perkembangan positif. Untuk MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh guna perbaikan pelaksanaan.
Gubernur meminta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan potensi ekonomi tiap desa agar keberlanjutan usaha terjaga. Kebutuhan pembangunan rumah sehat dan layak huni juga tetap menjadi perhatian karena masih dirasakan kurang di seluruh kabupaten.
Suhardi menambahkan, kegiatan budaya dan maritim Sandeq Silumba 2026 belum dapat dilaksanakan oleh Pemprov Sulbar karena keterbatasan anggaran. Pelaksanaan tahun ini diserahkan pada penyelenggaraan skala lokal oleh Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar; penyelenggaraan tingkat provinsi direncanakan kembali tahun depan. (*/Rigo Pramana)
