Dari KAK ke DED, Sulbar Perkuat Persiapan Pengadaan lewat Clearing House
Mamuju, TOKATA.id — Tim Penyelenggaraan Layanan Clearing House Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Provinsi Sulawesi Barat mengintensifkan pengawalan terhadap pelaksanaan 10 paket strategis daerah dengan memperkuat mekanisme pemantauan dan pengendalian pada tahap persiapan pengadaan.
Kegiatan digelar Rabu, 17 Juni 2026, di ruang rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Fokus utama adalah peningkatan kualitas dokumen dan kesiapan proses sebelum tahapan pemilihan penyedia.
Langkah ini sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar berkualitas bagi masyarakat. Dengan pendekatan sistematis dan terstruktur, Clearing House PBJ hadir sebagai instrumen pengawasan preventif untuk memastikan setiap paket strategis berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.
Pengawalan difokuskan pada pemenuhan dan mutu dokumen persiapan pengadaan, antara lain Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), rancangan kontrak, dan dokumen teknis seperti Detail Engineering Design (DED). Proses reviu juga menjadi bagian dari implementasi indikator Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai upaya penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Yamin Saleh, menegaskan bahwa pengawalan sejak tahap awal merupakan langkah strategis untuk meminimalisir potensi kendala di tahap pelaksanaan.
“Clearing House tidak hanya berfungsi sebagai forum koordinatif, tetapi juga sebagai mekanisme quality control yang menjamin proses pengadaan, khususnya tahap persiapan, berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan demikian, pelaksanaan paket strategis dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” kata Yamin.
Melalui penguatan peran Clearing House PBJ, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan komitmen meningkatkan kualitas belanja pemerintah yang berdampak langsung pada pembangunan dan pelayanan publik berkelanjutan. (*/Rigo Pramana)
