Dukung Investasi, ESDM dan DPMPTSP Sulbar Serasikan Tata Kelola Perizinan
Mamuju, TOKATA.id — Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat, Bujaeramy Hassan, menghadiri rapat koordinasi bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulbar, Kain Lotong Sembe, Selasa (5/5/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang rapat DPMPTSP Sulbar itu membahas perkembangan dan penyesuaian mekanisme perizinan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) pascaterbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2025. Regulasi tersebut membawa perubahan signifikan dalam tata kelola perizinan pertambangan, khususnya pada integrasi layanan perizinan secara nasional.
Dalam pembahasan itu disampaikan bahwa enam bulan setelah terbitnya Permen ESDM tersebut, proses permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kini terintegrasi melalui sistem Online Single Submission (OSS). Kondisi ini menuntut sinergi yang lebih kuat antara Dinas ESDM dan DPMPTSP dalam memastikan kelancaran proses perizinan, baik dari aspek teknis maupun administratif.
Bujaeramy menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah untuk menjamin kepastian layanan bagi pelaku usaha, sekaligus menjaga tata kelola pertambangan agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Integrasi melalui OSS merupakan langkah maju dalam reformasi perizinan. Namun, diperlukan sinergi yang lebih optimal antara Dinas ESDM dan DPMPTSP agar proses ini berjalan efektif, transparan, dan tetap akuntabel,” ujar Bujaeramy.
Hal itu sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, yang menekankan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk pada sektor strategis seperti perizinan dan investasi.
Sementara itu, Kain Lotong Sembe menyampaikan komitmen DPMPTSP Sulbar untuk terus meningkatkan kualitas layanan perizinan dengan menyesuaikan sistem dan prosedur sesuai regulasi terbaru, sekaligus memperkuat koordinasi dengan organisasi perangkat daerah teknis.
Dalam kegiatan itu, Bujaeramy didampingi Kepala Bidang Mineral dan Batubara, Ilham, bersama sejumlah pejabat fungsional bidang minerba. Kehadiran jajaran teknis tersebut memperkaya pembahasan, terutama dalam mengidentifikasi tantangan implementasi kebijakan di lapangan.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin solid antara Dinas ESDM dan DPMPTSP Sulawesi Barat dalam mewujudkan sistem perizinan pertambangan yang terintegrasi, efisien, dan mendukung iklim investasi daerah yang berkelanjutan. (*/Rigo Pramana)
